Mundur dari Polri, Murad Ismail Daftar Cagub Maluku 8 Januari

Sabtu, 30 Desember 2017 14:38 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Ambon - Komandan Korps Brimob Inpektur Jenderal Murad Ismail berencana mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Maluku ke Komisi Pemilihan Umum pada 8 Januari 2018. Rencana tersebut diungkapkan setelah jenderal bintang dua itu memperoleh izin dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.

Juru bicara Murad Ismail, M Azis Tunny mengatakan Murad masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan sebelum resmi mundur. “Ada beberapa tanggungjawab pada institusi untuk diselesaikan di penghujung tahun 2017, Kapolri juga sudah mengizinkan secara resmi akan dilaksanakan saat mendaftar di KPU nanti, ” kata dia pada Sabtu, 30 Desember 2107.

Baca: Jenderal Ikut Pilkada, Tito Karnavian: Why Not?

Murad Ismail telah mengantongi rekomendasi dari enam partai untuk maju di pilgub Maluku 2018. Enam partai itu yakni PPP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Amanat Nasional. Secara total, ia sudah memiliki 21 kursi di DPRD, dan satu rekomendasi dari Partai Perindo.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku itu akan berpasangan dengan Barnabas Nataniel Orno, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Maluku Daya dan kader PDIP. Menurut Aziz, kedua figur ini merupakan kombinasi yang ideal.

Advertising
Advertising

Baca: Dibutuhkan Polri, Paulus Waterpauw Batal Ikut Pilgub Papua

Barnabas Orno dinilai memiliki pengalaman politik dalam pemerintahan. Sedangkan Murad Ismail memiliki kedisiplinan serta ketegasan dengan latar belakang seorang perwira polisi. “Pasangan tersebut akan saling melengkapi dan menguatkan. Dengan latar belakang kepemimpinan, Barnabas Orno memiliki pengalaman pemerintahan sedankan Murad Ismail dengan disiplinya, kita tahu proses pengkaderan kepemimpinan di kepolisian tidak diragukan, ” ujarnya.

Pemilihan kepala daerah 2018 akan diramaikan oleh sejumlah jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri. Selain Murad, beberapa nama lainnya adalah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin serta Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Namun belum ada pernyataan resmi terkait majunya dua nama itu.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya