Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dibutuhkan Polri, Paulus Waterpauw Batal Ikut Pilgub Papua

image-gnews
Irjen Pol Boy Rafli Amar melakukan salam komando dengan Irjen Pol Paulus Waterpauw usai pelantikan di Mabes Polri, Jakarta, 28 April 2017. Irjen Pol Boy Rafli Amar dilantik menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Paulus Waterpauw yang dilantik sebagai Wakabaintelkam Polri. TEMPO/Subekti
Irjen Pol Boy Rafli Amar melakukan salam komando dengan Irjen Pol Paulus Waterpauw usai pelantikan di Mabes Polri, Jakarta, 28 April 2017. Irjen Pol Boy Rafli Amar dilantik menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Paulus Waterpauw yang dilantik sebagai Wakabaintelkam Polri. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan tidak akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua 2018. Paulus mengatakan tenaga dan dedikasinya masih diperlukan di Polri.

"Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian kan sudah menyatakan itu saat rapat dengan Komisi III DPR pada Oktober lalu. Saya tetap jadi prajurit Bhayangkara. Saya tidak maju pilkada," kata Paulus kepada Tempo pada Jumat, 29 Desember 2017.

Baca: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

Paulus menyatakan keheranannya karena dalam beberapa hari terakhir fotonya beredar di media massa dan media sosial sebagai calon gubernur berlatar belakang Polri. "Saya heran, kenapa muncul lagi nama saya. Padahal saya sudah menyatakan tidak akan maju pilkada Papua setelah Kapolri menyatakan secara terbuka di hadapan Komisi III DPR," ucapnya.

Menurut Paulus, dari sisi masa tugasnya, dia masih memiliki empat tahun lagi masa dinas aktif. Kondisi itu berbeda dengan sejumlah jenderal Polri lain yang akan ikut pilkada yang sudah mendekati masa pensiun. "Mungkin itu salah satu pertimbangan Pak Kapolri. Jadi saya taat kepada pimpinan dan tetap memilih sebagai prajurit Bhayangkara," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Hadi Tjahjanto Akan Bahas Aturan TNI Ikut Pilkada dengan Bawaslu

Nama Paulus sempat beredar dalam pencalonan pilgub Papua 2018. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini sempat mengambil formulir penjaringan calon gubernur dari Partai Golongan Karya.

Pemilihan kepala daerah 2018 akan diramaikan oleh sejumlah jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri. Beberapa nama tersebut antara lain Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Murad Ismail, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, serta Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Ada PON dan Pilkada 2020, Polri Tak akan Tarik Pasukan di Papua

11 Februari 2020

Polisi menyapa warga yang melintas saat berpatroli keliling Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu, 12 September 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ada PON dan Pilkada 2020, Polri Tak akan Tarik Pasukan di Papua

Mabes Polri mengatakan tak akan tarik pasukan mereka di Papua karena akan ada perhelatan PON dan Pilkada 2020.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.