Pengamat: Populisme Islam Bisa Kembali Mencuat di Pilkada 2018

Reporter

Dewi Nurita

Sabtu, 30 Desember 2017 09:30 WIB

Ribuan massa memadati kawasan Monas saat mengikuti aksi 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Associate Director Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Airlangga Pribadi memprediksi gelora isu populisme islam akan kembali mencuat di pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019. Namun menurut dia, populisme islam yang belakangan digelorakan di Indonesia belum menjadi sebuah kekuatan politik otentik.

"Saya memprediksi di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 akan muncul kembali isu populisme islam yang sebenarnya sebatas kekuatan umat yang digunakan dalam pertarungan oligarki," kata Airlangga dalam sebuah diskusi di bilangan Guntur, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 Desember 2017.

Baca: Review 2018: Agar Pilkada Jawa Tak Kena Politisasi Agama

Populisme Islam adalah sebuah upaya untuk membentuk artikulasi buat mentransformasi pelbagai identitas sosial politik Islam ke dalam satu identitas semi universal, yakni umat. Konsep umat ini adalah sebuah political frontier atau batas akhir dari proses diskursif pembentuk blok hegemonik atas kekuasaan negara. Di dalam identitas umat, pelbagai variasi dalam kelas, ras, etnis dileburkan.

Dia membandingkan, peristiwa yang terjadi di Kendeng dengan Aksi Bela Islam I dan II pada 4 November dan 2 Desember 2017. "Kenapa tidak mendapat perhatian yang sama dari umat?" kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: Populisme Islam: Turki Lebih Sukses Dibandingkan Indonesia

Karena itu, menurut Airlangga, aksi tersebut belum dapat dikatakan sebagai kekuatan politik yang solid. Dia mengatakan, orang-orang seperti Rizieq Shihab dalam gerakan itu bukanlah aktor utama melainkan corong antara massa dengan elite politik.

"Hal ini yang menjelaskan kenapa pasca aksi 212, konsolidasi massa melemah," kata Airlangga. "Karena belum ada momen politik setelahnya,"

Airlangga pun memprediksi isu populisme Islam masih akan muncul lagi pada 2018 dan 2019. Dia mewanti-wanti bahwa sentimen rasialis adalah sebuah persoalan. "Bukan pembenaran," kata dia.

Sementara itu, politikus Gerindra Ferry Juliantono mengatakan peristiwa yang terjadi menjelang pilkada 2017 itu telah membuka kotak pandora politik identitas. Dia pun menganggapnya sebagai bentuk kesadaran baru masyarakat. "Mau tidak mau, akan tetap ada di masyarakat," kata Ferry di lokasi yang sama.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya