Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Ketua Pelaksana Nurdin Halid (kedua kanan) memukul alat musik tifa bersama-sama saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, 18 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini kosong akan dibahas dalam rapat pleno seusai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). "Karena munaslub ataupun rapat pimpinan nasional bukan untuk membahas pengisian kursi Ketua DPR," katanya setelah menghadiri Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 Desember 2017.
Meski begitu, ujar Nurdin, segala rekomendasi dan saran, termasuk rekrutmen Ketua DPR, disampaikan dalam Munaslub dan ditindaklanjuti dalam rapat pleno.
Nurdin mengatakan ada banyak nama yang disebut akan menduduki kursi Ketua DPR. Sebab, kata dia, banyak kader Golkar yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi Ketua DPR. "Ketua Umum (Airlangga Hartarto) mengatakan 91 anggota DPR dari Golkar memenuhi syarat untuk menjadi Ketua (DPR)," ujarnya.
Tempo mendapatkan salinan surat berkop lambang Golkar berisi draf usulan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru. Dalam draf itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang diusulkan mengisi posisi Ketua DPR. Kemarin, Agus mengatakan menyerahkan penetapan nama baru kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. "Serahkan semuanya kepada Pak Airlangga. Siapa pun yang dirasa cocok harus dihargai," tuturnya.
Munaslub Golkar berlangsung sejak 19 Desember 2017. Pada hari terakhir ini, Airlangga telah ditetapkan secara sah sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ia juga telah ditunjuk peserta Munaslub Golkar sebagai formatur tunggal untuk merombak kepengurusan. Kemarin malam, Nusron Wahid membenarkan akan ada perombakan besar-besaran struktur kepengurusan DPP Partai Golkar.
