TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar atau Munaslub Golkar akhirnya digelar meski sebelumnya pelaksanaannya diperdebatkan. Dalam munaslub itu, Airlangga Hartarto yang terpilih secara aklamasi dalam rapat pleno pada Rabu, 13 Desember 2017, akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Gagasan untuk menggelar munaslub muncul sejak Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Munaslub menjadi penting, sebab itulah jalan untuk mengganti ketua umum sesuai aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Desakan munaslub berjalan seiringan dengan lika-liku kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya. Berikut lika-liku jalan hingga terselenggaranya munaslub Golkar.

Baca: Munaslub Golkar, Airlangga Hartarto Rombak Kepengurusan

- Senin, 17 Juli 2017
Desakan munaslub muncul saat Setya pertama kali ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Desakan agar Setya diganti mulai muncul, di antaranya dari kader partai dan inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

- Selasa, 18 Juli 2017
Rapat pleno Golkar digelar, Setya menunjuk Idrus Marham dan Nurdin Halid menjadi sekretaris jenderal dan ketua harian untuk menjalankan kepengurusan harian Partai Golkar.

- Juli – Oktober
Desakan untuk mengganti Setya terus terlontar, misalnya dari politikus Golkar Yorrys Raweyai. Saat itu, Yorrys menjabat sebagai Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar. Ia sudah menyebut Airlangga sebagai calon pengganti Setya. Pada 29 September, status tersangka Setya gugur setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya. Setya kemudian memecat Yorrys dari jabatan Korbid Polhukam pada rapat pleno 11 Oktober 2017.

- Jumat, 10 November 2017
Setya kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: JK: Rapimnas Solusi Terbaik Perbaiki Ketegangan Internal Golkar

- Kamis, 16 November 2017
Sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar berkumpul di Hotel Mandarin Jakarta. Setya disebut-sebut akan menemui para Ketua DPD I tersebut, kemudian datang ke KPK. Namun, rencana itu urung lantaran Setya mengalami kecelakaan.

- Ahad, 19 November 2017
Setya resmi ditahan KPK. Pada periode ini desakan untuk menggelar munaslub kembali menguat, di antaranya dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid dan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

- Selasa, 21 November 2017
Rapat pleno Golkar menunjuk Idrus Marham menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. DPP Golkar memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan Setya yang kedua untuk membahas jabatan Setya di Golkar dan di DPR.

- Rabu, 29 November 2017
Airlangga Hartarto mengumpulkan Ketua DPD I Golkar di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan para Ketua DPD I telah menunjukkan surat dukungan munaslub yang ditandatangani oleh lebih dari dua pertiga dari mereka.

- Kamis, 30 November 2017
Ketua DPD I Partai Golkar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, para Ketua DPD I menyampaikan rencana munaslub Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae meminta Presiden Joko Widodo hadir dalam munaslub, sedangkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terang-terangan meminta Presiden mengizinkan Airlangga menjadi Ketua Umum Golkar.

- Rabu, 13 Desember 2017
Rapat pleno Partai Golkar menunjuk Airlangga Hartarto sebagai ketua umum yang baru. Airlangga terpilih secara aklamasi setelah Aziz Syamsuddin mengundurkan diri dari bursa pencalonan.

- Senin, 18 Desember 2017
Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan rapimnas mengagendakan dua hal, yakni penyampaian hasil rapat pleno 13 November, lalu menetapkan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar yang baru, pengisi antarwaktu, atau pengisi jabatan lowong. Agenda kedua yakni pernyataan politik hasil rapimnas yang akan disampaikan dalam pembukaan munaslub.

- Selasa-Rabu, 19-20 Desember 2017
Nurdin Halid mengatakan agenda munaslub yaitu pemilihan dan penetapan Partai Golkar serta pembentukan pengurus periode 2017-2019. Nurdin berujar ada kemungkinan terjadi perubahan kepengurusan yang sudah ada. “Diharapkan nanti pada 19 Desember selesai penetapan ketua umum, malamnya akan ada rapat formatur. Jadi, saat penutupan munaslub, sudah terpilih pengurus dan bisa langsung dilantik,” ujar Nurdin, Jumat, 15 Desember 2017.

ADAM PRIREZA | SATRIA ANJASWARI DEWI