TEMPO. CO, Jakarta – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Albertus Patty berpendapat perayaan Natal bersama yang diinisiasikan Pemerintah Provinsi DKI sebaiknya tidak dilakukan di Monumen Nasional. Sebab, kata Albertus, ia tidak ingin umat Nasrani terjebak potensi instrumentalisasi dan politisasi agama.

Menurut dia, potensi itu sudah sering kali terjadi di dalam politik Indonesia pada masa kini. Oleh karena itu, PGI menghimbau agar situasi tetap damai dan aman, lebih baik perayaan-perayaan keagamaan apapun dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing dan di gedung.

“Situasi politik saat ini membuat Monas menjadi daerah melting spot untuk semua kepentingan yang baik maupun kurang baik," kata Albertus di kantor PGI, Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2017.

Baca: Perayaan Natal di Monas Januari, Ini Penyandang Dananya

Albertus mengatakan, Monas saat saat ini sudah menjadi semacam ikon penggalangan massa atas nama agama. Hal tersebut yang dihindari untuk terjadi pada gereja-gereja utamanya yang berada dalam naungan PGI.

Ia mengatakan tidak ingin membuat seolah umat Nasrani melakukan penggalangan massa dan justru menjadi persoalan politik baru. "Kami enggak mau itu terjadi. Kami ingin mencegah agar tidak terjebak pada instrumen manifestasi politik dalam konteks dengan menggunakan perayaan natal tersebut," kata dia.

Selain alasan politik, menurut Albertus, gagasan perayaan Natal bersama oleh Pemprov DKI di Monas ini justru menimbulkan konflik internal di tubuh Gereja. Ia mengatakan terjadi perdebatan yang cukup keras dan kontroversial dalam pembahasan lokasi ini.

Baca: Sekda DKI Saefullah Diusulkan Jadi Ketua Perayaan Natal di Monas

"Kita tidak usah yang terlalu beramai-ramai, berwah-wah dengan keramaian menggalang massa segala macem, bukan itu makna natal. Tapi makna natal adalah kerendahan hati, perdamaian, cinta dan sebagainya," kata Albertus.

Perayaan Paskah Nasional pernah diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesi (GBI) Glow Fellowship Center bekerja sama dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas), TNI, dan Polri, di Monas pada Ahad, 5 April 2015. Namun, menurut Albertus, situasi dulu dan sekarang berbeda. Perayaan Natal bersama di Monas lebih berpotensi memunculkan sentimen-sentimen dari pihak-pihak tertentu yang diduga bisa melihatnya sebagai penggalangan massa umat Nasrani.

Pemprov DKI berencana untuk menggelar perayaan natal bersama di Monas pada 5 Januari 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo dan sejumlah kelompok agama Nasrani.

Namun PGI Wilayah DKI Jakarta bersama dengan sejumlah Aras Gereja dan Keuskupan di Jakarta telah menyampaikan kepada Pemprov DKI mengenai untuk tidak melaksanakan perayaan Natal Bersama di Monas dengan mengusulkan Pekan Raya Jakarta Kemayoran atau Glodok Kemayoran. Surat rekomendasi tersebut telah disampaikan pada Senin, 11 Desember 2017 dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno dan asisten Gubernur.