TEMPO.CO, Jakarta -- Tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ketua umum yang akan dilaksanakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Desember 2017.

"Semua anggota pengurus Golkar yang setidak-tidaknya lima tahun menjadi pengurus boleh mengajukan diri, tergantung dukungan, tapi kita lihat sendiri dukungan terbanyak sudah ke Airlangga, jadi tidak mudah untuk itu," kata Kalla, yang juga wakil presiden itu, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.

Sebelumnya, Titiek mengumumkan keinginannya untuk maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar dalam Munaslub, dan mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemilik suara dari DPD Tingkat I dan II.

BACA: Pengamat: Titiek Soeharto Tak Bisa Jual Nostalgia Orde Baru

Titiek bukan orang baru di Partai Golkar sejak organisasi politik itu masih bernama Golkar. Adalah Presiden Soeharto --ayah kandung Titiek-- yang lama menjadi ketua Dewan Pembina Golkar saat itu.

Selepas reformasi, sebagian keluarga Cendana berkiprah di jalur politik dan mendirikan partai-partai politik baru walau eksistensi partai politik itu tidak semoncer Partai Golkar. Jika nanti Titiek terpilih menjadi ketua umum DPP Partai Golkar, maka bisa dibilang inilah momentum penting kembalinya representasi keluarga Cendana ke kancah politik nasional secara jauh lebih signifikan.

Namun Kalla yang kelompok bisnisnya juga beranjak dari masa kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menyangsikan langkah Titiek akan membuahkan hasil, Karena Kalla menilai DPD Tingkat I dan II sudah menentukan sikap. "Kita menghargai keinginan Titiek untuk maju, tapi DPD I, II kelihatannya sudah menentukan sikap," kata dia.

Kalla secara terbuka telah mengumumkan dukungannya kepada Airlangga untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar dengan menyebut menteri perindustrian itu sebagai calon yang paling sedikit bermasalah dan tidak pernah berurusan dengan KPK.

Sementara itu, Airlangga mengklaim telah mendapat dukungan dari 34 DPD Tingkat 1 Partai Golkar se-Indonesia untuk maju sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Airlangga juga mengaku mendapat dukungan dari tiga organisasi kemasyarakatan pendiri Partai Golkar, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong.

Baca juga: Titiek Soeharto Soal Munaslub dan Golkar Bebas Label Korupsi