TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan membantah kurangnya dana pelaksanaan imunisasi difteri di beberapa daerah. “Dana operasional dari pusat enggak ada masalah, kami sudah menyiapkannya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 8 Desember 2017.

Kementerian Kesehatan, kata Subuh, tidak pernah membuat pernyataan sedang mencari dana. "Kami sudah standby,” ujar dia.

Baca: KLB Difteri, Jawa Barat Prioritaskan Imunisasi di ...

Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten menyatakan status kejadian luar biasa (KLB) untuk penyakit difteri di wilayahnya. Kepala Seksi Surveilan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat, Yus Ruseno, sebelumnya mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan menggalang dana untuk melaksanakan imunisasi difteri di sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran.

Yus juga menyebutkan dana imunisasi difteri tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Subuh, pelaksanaan imunisasi itu memang harus didukung dana operasional oleh Dinas Kesehatan.

Status kejadian luar biasa diberlakukan setelah jumlah kasusnya meningkat tajam. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga November 2017, kasus difteri dilaporkan terjadi di 95 kabupaten dan kota yang tersebar di 20 provinsi. Sedikitnya 38 orang meninggal dari 590 kasus yang ditemukan. Kementerian Kesehatan telah mengimbau masyarakat agar mengikutsertakan anak-anak mereka dalam program imunisasi difteri.

Baca juga: Catat, Ini Tanggal Imunisasi Difteri Serentak di 12 Kota

Imunisasi difteri diberikan melalui imunisasi dasar pada bayi di bawah 1 tahun sebanyak tiga dosis vaksin DPT-HB-Hib. Selanjutnya, imunisasi lanjutan (booster) diperlukan, berupa satu dosis vaksin DPT-HB-Hib terhadap anak berumur 18 bulan; vaksin DT bagi anak kelas I sekolah dasar; serta satu dosis vaksin TD pada murid kelas II yang diulang ketika anak duduk di kelas V.

Menurut Yus, imunisasi mulai pekan depan hanya untuk warga yang berusia kurang dari 19 tahun karena keterbatasan anggaran. Itu pun dilakukan secara bertahap di posyandu, sekolah, dan puskesmas. Ia mengaku menerima kabar itu kemarin. "Masalahnya enggak ada dana karena ini dilaksanakan pada akhir tahun.”

Menurut dia, hingga kini sedikitnya 18 kabupaten dan kota di Jawa Barat juga telah menyatakan difteri sebagai kejadian luar biasa setelah muncul 125 kasus. Sebanyak 13 orang meninggal akibat terjangkit penyakit itu.