DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Tunggal Hakim MK, Arief Hidayat

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 6 Desember 2017 13:27 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengikuti fit and proper test calon hakim MK di Ruang Rapat Komisi III DPR pada Rabu, 6 Desember 2017. Dewi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, pada Rabu, 6 Desember 2017. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Pandjaitan itu dihadiri perwakilan dari sembilan fraksi partai di Komisi Hukum.

Mayoritas perwakilan fraksi yang hadir menyetujui Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjadi calon tunggal hakim MK, sehingga fit and proper test dilaksanakan. "Karena mayoritas perwakilan fraksi yang hadir sudah setuju, fit and proper test dilakukan dengan pemaparan visi-misi selama 15 menit dan dilanjutkan panel ahli selama 30 menit," kata Trimedya membuka sidang di ruang rapat Komisi III DPR pada Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Kinerja MK Dinilai Tak Optimal, Ini Rekomendasi Setara Institute

Adapun panel ahli yang ditunjuk untuk menguji Arief Hidayat adalah pakar hak asasi manusia, Hesti Armiwulan; mantan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan; Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu; dan politikus senior Partai Golongan Karya, Syamsul Bachri.

Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud Md. pada 4 Maret 2013 melalui pemilihan di Komisi Hukum. Arief resmi dilantik menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2013.

Advertising
Advertising

Baca: Arief Hidayat: Hakim-hakim Memperpanjang Kepemimpinan Saya

Arief selanjutnya resmi menjabat Ketua MK sejak 14 Januari 2015 setelah diambil sumpahnya pada pelantikan yang dilakukan di gedung MK. Pada hari ini, Arief kembali mengikuti fit and proper test sebagai calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim MK adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya