TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya siap mengakomodir permintaan dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa. Namun, akan ada sejumlah langkah yang harus ditempuh sehingga tidak serta-merta Golkar menggelar Munaslub Partai Golkar.

"Tentang dinamika-dinamika di luar, sesuai kesepakatan, maka seluruh aspirasi yang ada direspon sesuai aturan yang berlaku," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Baca: Soal Ketua Umum Golkar, Idrus Marham: Masih Menunggu Munaslub

Sebelumnya sejumlah ketua DPD tingkat I mendesak agar DPP Golkar menggelar Munaslub dan mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum. Berdasarkan informasi yang beredar, hampir seluruh ketua DPD memberikan tanda tangannya demi mendorong Munaslub.

Namun, Idrus mengaku belum menerima surat dari DPP tingkat I. "Kalaupun masuk, kami proses sesuai mekanisme yang ada. Tidak serta-merta Munaslub, harus tetap ada verifikasi dan komunikasi," ujarnya.

Dorongan untuk menggelar Munaslub Golkar menguat setelah Setya Novanto menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Sejumlah tokoh seperti Airlangga Hartarto dan Idrus Marham disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Setya.

Baca: Aburizal Bakrie Membantah Mendukung Munaslub Golkar

Partai Golkar telah menggelar rapat pleno pada 21 November 2017 guna menyikapi nasib Setya Novanto. Saat itu, rapat memutuskan untuk menunggu hasil sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.