INFO NASIONAL-- Konferensi kependudukan internasional negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD) yang berakhir hari ini, Rabu, 29 November 2017 di Yogyakarta, telah berhasil melahirkan Deklarasi Yogyakarta. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan, poin-poin Deklarasi Yogyakarta itu antara lain untuk memperkuat kerja sama negara Selatan Selatan dalam mengelola masalah kependudukan di negara-negara anggota PPD.

“Meskipun isunya urbanisasi dan migrasi penduduk, tetapi kami sepakat untuk lebih mendorong peningkatan pemerintah dan masyarakat dalam mengakselerasi isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan masalah kemiskinan. Deklarasi Yogyakarta memperkuat komitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja, supaya mereka paham apa itu reproduksi,” kata Nofrijal.

Nofrijal menambahkan, salah satu poin Deklarasi Yogyakarta yang akan direalisasikan oleh BKKBN adalah pembentukan pusat pelatihan dan pelayanan kependudukan internasional yang dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota PPD atau pun bukan anggota PPD agar mereka datang belajar ke Indonesia. “Indonesia sangat berkepentingan membuat pusat informasi, pelatihan, dan pelayanan kependudukan mengingat penduduk kita yang sangat besar. Untuk biaya pembangunannya BKKBN akan bekerjasama dengan PPD juga,” ujarnya.

Nofrijal menegaskan, rencana awal pusat pelatihan ini akan dibangun di Jakarta dan Yogyakarta. “Semoga awal 2018 sudah bisa dimulai,” tuturnya.

Berbeda dengan negara-negara anggota PPD yang menghadapi masalah kependudukan dan terutama tingginya angka kelahiran, negara tetangga Malaysia yang hadir sebagai peninjau pada konferensi tersebut justru memiliki program untuk mendorong peningkatan angka kelahiran.

Dato’ Siti Norlasiah dari badan kependudukan Malaysia menjelaskan, pihaknya sudah lama bekerjasama dengan BKKBN dalam hal kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan. “Masalah kependudukan di Malaysia berbeda dengan di Indonesia, kami punya program pemberian insentif kepada pasangan yang melahirkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan angka kelahiran,” kata kepala BKKBN Malaysia tersebut. (*)