Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) didampingi Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) tiba dalam Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, 10 Oktober 2017. Rapat ini dipimpin oleh Setya Novanto. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Idrus Marham belum tentu menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, pengangkatan Idrus itu menunggu keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang digelar hari ini.
"Keputusan menunjuk Pak Idrus kan harus dibuktikan ada atau tidaknya bukti tertulis penunjukan dari ketua," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 November 2017. Selain itu, pengangkatan Idrus harus mendapatkan persetujuan dari semua pengurus DPP Golkar yang hadir.
Ace mengatakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar sejatinya tidak mengenal penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Menurut dia, bila ketua umum berhalangan tetap, DPP harus mengagendakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari penggantinya.
Ketimbang meributkan pengangkatan pelaksana tugas ketua umum, menurut Ace, yang lebih penting dibahas adalah tindakan penyelamatan partai lewat munaslub. "Seperti yang disampaikan para Ketua DPD, saya dapat kabar yang mengusulkan (munaslub) sudah delapan dan bisa jadi bertambah," ujarnya.
Karena itu, dalam rapat pleno, selain dibahas pengangkatan Plt Ketua Umum, ada kemungkinan para pengurus mendorong segera dilakukan munaslub. "Saya kira ini yang mungkin akan kuat berkembang," kata Ace.
Rapat DPP Partai Golkar yang berlangsung hari ini bakal membahas Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, yang menjadi tahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, salah satu materi pembahasan adalah pencopotan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
KPK menyatakan Setya Novanto diduga terlibat korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Setya ditahan sejak Ahad, 19 November 2017.
