Kala Jokowi Bicara Politisasi Antek Aseng hingga Gebuk PKI

Senin, 20 November 2017 19:06 WIB

Presiden Joko Widodo saat menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. Presiden Joko Widodo meminta tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto untuk ikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Jokowi mendadak bicara tajam soal aneka cara mengkritik yang dianggapnya tak beretika hingga melupakan kesantunan dalam berpolitik yang kini menghinggapi banyak politikus Indonesia. Misalnya, masih seringnya tuduhan tak berdasar dilancarkan untuk menyerang lawan politik seperti klaim bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga antek-antek asing.

Menurut Jokowi, praktik berpolitik seperti ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, dia meminta generasi muda menelandani kesantunan dalam berpolitik.

"Masih banyak elite politik yang tidak memberikan contoh, " kata Presiden Jokowi di depan para senior Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta, Senin, 20 November 2017.

BACA: Jokowi: Banyak Elite Politik Beri Contoh Buruk kepada Anak Muda

"Contoh yang perlu diberikan kepada generasi muda, di antaranya bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara bicara yang beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," ujar Presiden Jokowi menambahkan.

Advertising
Advertising

Presiden memberikan contoh soal bagaimana para politikus saat ini banyak yang masih berteriak antek asing hingga PKI Bangkit. "Masih banyak yang teriak-teriak Antek Aseng, PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebuk saja sudah, gampang," kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, payung hukum untuk menggebuk PKI juga jelas. "TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah."

BACA: Jokowi: Tunjukkan di Mana Ada PKI, Detik Ini Juga Saya Gebuk!

Infografik: Tanda-tanda G30S PKI Bangkit Kembali di Jagat Maya

Selain itu, soal kritik antiislam dan antiulama. Menurut Jokowi, cara politik yang tak beretika ini sudah harus dihilangkan dan mengembangkan cara berpolitik yang lebih santun kepada masyarakat. "Agar nilai-nilai keindonesiaan tidak hilang," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dan mengeluarkan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai keindonesiannya.

"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukunan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," kata Presiden.

Jokowi mengakui bahwa generasi muda tidak hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua, tapi juga dari media sosial.

BACA JUGA: Gatot Nurmantyo: Bayangkan kalau 2019 Nanti Bukan Jokowi...

"Jangan keliru, yang mendidik anak kita sekarang ini bukan dari guru, orang tua, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek baik ekonomi, politik, maupun sosial, dan ini yang harus kita antisipasi," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak bisa dibendung membuat lanskap ekonomi dan politik baik internasional maupun nasional berubah.

"Jika ini tidak diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter keindonesiaan kita, nilai karakter bangsa akan tergerus, kalau penyiapannya betul-betul tidak mulai dari tahapan yang benar," kata Presiden Jokowi

ISTMAN MUSA | RIANI SANUSI | ANTARA

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya