Minggu, 22 September 2019

Gatot Nurmantyo: Bayangkan kalau 2019 Nanti Bukan Jokowi...

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bicara politik dalam acara Partai NasDem, hari ini, 16 November 2017. Di hadapan ribuan kader Partai NasDem di arena rakernas di Kemayoran, Jenderal Gatot bicara pentingnya Presiden Joko Widodo bisa terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2019. Ini terkait dengan keberlangsungan program yang sedang dijalankan Jokowi saat ini.

    Gatot mengibaratkan pencapaian pembangunan saat ini yang merupakan hasil dari dua periode kepemimpinan SBY. "Jika SBY tidak dua periode, belum tentu kita mengalami situasi seperti sekarang ini. Betul kan," katanya saat berbicara di hadapan ribuan kader Partai NasDem di arena Rakernas IV NasDem di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

    BACA: Pidato di NasDem, Gatot Nurmantyo Dielu-elukkan Jadi Calon Wapres

    Pernyataan Gatot itu diiringi gemuruh kader NasDem. Mereka bersorak-sorai mendukung ucapannya. Partai NasDem memang telah menyatakan dukungannya untuk mencalonkan kembali Jokowi sebagai capres dalam pilpres 2019. Pencalonan Jokowi pada 2019 juga mendapat dukungan Gatot.

    "Bayangkan, kalau nanti 2019 bukan Jokowi, presidennya mengatakan infrastruktur. Apa itu. Hapus? Apa jadinya bangsa ini," kata dia yang kembali disambut riuh kader NasDem.

    Baca juga: Pesan Panglima TNI Jenderal Gatot di Hari Pahlawan 10 November

    Menurut Gatot, terpilihnya Jokowi sangat penting untuk melanjutkan program pembangunan yang sekarang ini sedang dijalankan. Apalagi dia menilai Indonesia sebagai negara yang aneh karena tidak mempunyai rancangan pembangunan jangka panjang. "Rancangan sepuluh tahun aja enggak ada. Adanya rencana lima tahunan dan diserahkan pada presiden," ujarnya.

    Karena itu, menurut dia, tatanan yang sekarang sudah berjalan di bawah Presiden Jokowi penting untuk berlanjut, sehingga pembangunan bisa terwujud. "Setelah itu ganti lagi enggak masalah. Ini karena sistem kita seperti ini," kata Gatot Nurmantyo

    AMIRULLAH SUHADA

    Infografis: Megaproyek Infrastruktur Sejak Era SBY sampai Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.