Saran Jusuf Kalla Soal Kriteria Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

Reporter

Amirullah

Kamis, 16 November 2017 15:26 WIB

Presiden Joko Widodo berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, 31 Oktober 2017. Kedatangan Jokowi untuk meminta JK menjadi saksi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu. Foto-foto: juru bicara Wapres, Husain Abdullah.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai berbicara soal kriteria calon wakil presiden yang layak mendampingi Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. JK sendiri dalam sejumlah kesempatan sudah menegaskan bahwa dirinya ingin istirahat dan tidak lagi mencalonkan diri pada Pilpres 2019 nanti.

Selain karena alasan usia, JK juga mendasarkan pada UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode. “Di situ tidak ada kata berturut-turut, tapi dua kali. Jadi saya sudah dua kali. Kalau pun di situ ada kata berturut-turut, saya juga tidak akan maju lagi," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

Saat hadir pada Rakenas IV Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 Novemver 2017, JK mengatakan calon wakil Jokowi di Pilpres 2019 sebaiknya berasal dari latar belakang yang berbeda. Tujuannya untuk meluaskan cakupan pemilih. "Pengalaman saya, bahwa untuk terpilih, pasangan itu harus berbeda," kata JK.

Baca juga: JK Ungkap Dua Kehebatan Jokowi

JK mengatakan ini saat ditanya peserta Rakernas soal calon atau kriteria orang yang cocok menjadi calon wakil Jokowi di Pilpres 2019.

Advertising
Advertising

JK mengatakan sebenarnya presiden yang sedang menjabat lebih mudah terpilih tanpa kampanye yang besar, asal kepemimpinannya berhasil. Namun untuk lebih terjamin keterpilihanya, biasanya calon wakilnya harus berbeda. Misalnya jika calon presiden dari Jawa, calon wakilnya dari luar Jawa. "Itu biasanya yang umum dipakai," ujar JK.

Namun bisa juga perbedaan kombinasi itu dengan latar belakang lainnya. Misalnya jika calon presiden berasal dari kalangan nasionalis, calon wakilnya dari kalangan relijius atau orang yang dekat dengan golongan agama. Kalau calon presidennya dari kalangan politikus, calon wakilnya dari teknokrat.

Baca juga: JK Pertanyakan Wibawa Setya Novanto sebagai Pemimpin

JK mengatakan kombinasi ini bisa bermacam-macam, yang penting bisa meluaskan cakupan pemilih. "Karena kalau sama-sama politisi, sama asal, pemilihnya sempit," kata JK. Sebab, dia melanjutkan, pemilih cenderung memilih sesuai dengan kesamaan calon.

Kecenderungan itu, ujar JK, bukan karena pertimbangan rasis. Namun hal yang wajar terjadi, bahkan di Amerika. Negara Abang Sam itu perlu 170 tahun untuk orang Katolik bisa jadi presiden, dan butuh 240 tahun orang kulit hitam jadi presiden. "Itu karena kesamaan, jadi bukan karena ras. Orang cenderung memilih karena kesamaannya, selain tentu kesamaan visi dan ide," kata Jusuf Kalla.

Berita terkait

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

3 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

13 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

12 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

14 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

16 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

16 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

27 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

27 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

27 hari lalu

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.

Baca Selengkapnya