Polisi Dalami Hubungan Pembakar Polres Dharmasraya dengan Teroris

Minggu, 12 November 2017 12:28 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto (kiri) dan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberi keterangan pers seputar unjuk rasa 313 dan penangkapan tokoh FUI di Markas Besar Polri, Jumat, 31 Maret 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian masih mendalami dugaan keterkaitan antara pembakaran markas Kepolisian Resor Dharmasraya, Sumatera Barat, dan aksi terorisme. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Rikwanto.

"Hubungan antara kebakaran dan teroris yang tertembak sedang didalami," ujar Rikwanto dalam pesan pendek, Ahad, 12 November 2017.

Baca: Kronologi Pembakaran Mapolres Dharmasraya

Pada Ahad dinihari sekitar pukul 02.45 WIB, terjadi kebakaran di markas Polres Dharmasraya. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan utama Polres Dharmasraya hangus dilalap api.

Dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Di tengah pemadaman, salah satu petugas melihat dua orang mengenakan pakaian hitam tengah memegang busur dan panah. Merasa curiga dengan tingkah laku dua orang tersebut, personel Polres langsung mengepung.

Baca: Dua Pembakar Polres Dharmasraya Tewas Ditembak

Namun orang tersebut melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa panah ke arah petugas. Petugas melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan dua terduga pelaku pembakaran itu. Dua orang itu pun tewas.

Dari tubuh dua terduga itu, Polres Dharmasraya mengamankan barang bukti berupa satu busur panah, delapan buah anak panah, dua buah sangkur, satu bilah pisau kecil, satu buah sarung tangan berwarna hitam, dan satu lembar kertas bertuliskan pesan jihad “Saudara Kalian Abu Azzam Al Khorbily 21 Safar 1439 H di Bumi Allah”.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

16 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

17 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya