TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Masjid dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengelola masjid memastikan tempat suci itu tidak menjadi lokasi penyebaran pesan kebencian, provokasi, ataupun paham radikal. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, kata JK, masjid digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

"Berbahaya jika ada kelompok (radikal) menguasai masjid,” ujar pria yang akrab disapa JK itu, saat berpidato dalam pembukaan Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia, Sabtu, 11 November 2017.

Baca: Disentil Wapres Jusuf Kalla, Begini Jawaban PAN

Menurut JK, masjid perlu menyesuaikan dengan ideologi tempat suci itu berada. “Jangan sampai (orang) datang, lalu dibalik jadi berpaham radikal."

Tidak hanya meminta masjid untuk tidak menyebarkan paham radikal atau ujaran kebencian, JK meminta agar masjid tidak dijadikan lokasi berkampanye. Apalagi, mengingat tahun depan adalah tahun politik, pilkada 2018 akan digelar serentak dan Pemilu 2019 makin dekat. Larangan itu, kata ia, sudah diatur dalam undang-undang.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyatakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang digunakan untuk berkampanye. Jika dilanggar, pengurus masjid akan diperingatkan dan kampanye akan dihentikan.

Baca juga: JK Yakin Polri Turuti Arahan Jokowi Soal SPDP Pimpinan KPK

JK menganggap, UU itu sudah cukup untuk mengingatkan orang-orang agar tidak berkampanye di masjid. Jika ada jemaah masjid menemukan tempat ibadah mereka digunakan kampanye, ia mengimbau, agar segera menghentikannya. "Kalau ada yang kampanye, jemaah juga harus menghentikannya," ujarnya. Namun, kata JK, jarang ada kampanye di masjid.

JK mengatakan pengelola masjid sebelumnya bisa memastikan penyebaran kebencian, paham radikal, ataupun kampanye tidak terjadi di masjid. Misalnya soal khatib, pengelola masjid mengecek dahulu latar belakang khatib yang akan berkhotbah. "Kita juga perlu bersatu dalam tujuan, sistem pengelolaan, dan bagaimana mengatur."

Pada pilkada DKI Jakarta 2017, banyak masjid yang digunakan sebagai sarana kampanye. Bahkan, sempat beredar arahan agar masjid tidak menyalatkan jenazah yang mendukung calon gubernur nonmuslim.