Jokowi Nilai Swasta Ogah Bangun Infrastruktur Dengan Untung Kecil

Senin, 6 November 2017 12:17 WIB

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1b dan 1c sepanjang 8,26 km, Kali Malang, Jakarta, 3 November 2017. Meski baru sebagian yang diresmikan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Karawang, Cibitung dan Bandung. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo merespon pernyataan pengusaha-pengusaha swasta yang merasa porsi-porsi mereka diambil BUMN dalam sejumlah proyek strategis. Nyatanya, menurut Presiden Joko Widodo, perusahaan-perusahaan swasta hanya mencari proyek yang bisa balik modal atau untung dengan cepat.

"Kami sudah buka dan tawarkan proyek ke swasta, mau nggak. Nah, enggak mau mereka karena IRR (Internal Rate of Returun, prosentase keuntungan) kecil," ujar Presiden Joko Widodo saat diwawancarai secara eksklusif oleh Tempo di Istana Kepresidenan pada Jumat pekan lalu.

Baca juga:Jokowi: Kalau Nyari Dukungan Politik, Saya Bangun Jawa Saja ...

Sebagaimana diketahui, dalam Rakernas Kadin 2017, sejumlah pengusaha mengeluhkan soal porsi usaha mereka perlahan diambil alih oleh BUMN. Mereka menengarai hal itu karena jumlah BUMN dan anak usahanya yang makin banyak hingga 800 usaha.

Belakangan, Presiden Joko Widodo memanggil para pengusaha itu ke Istana Kepresidenan untuk mendengarkan keluhan mereka. Pada ujungnya, pertemuan itu menghasilkan sejumlah wacana perihal memberikan proyek dengan nilai tertentu ke swasta agar BUMN tak dominan.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa keengganan swasta pada sejumlah proyek jangka panjang dan di perbatasan pada akhirnya membuat ia mempercayakan proyek yang ada ke BUMN. Lalu, BUMN itu didampingi dengan Penyertaan Modal Negara atau PMN.

Sejauh yang Presiden Joko Widodo ingat, swasta untuk saat ini hanya berani terlibat di proyek listrik, pelabuhan, serta tol untuk wilayah Jawa saja. Jika ke depannya swasta berani terlibat di proyek daerah lain, kata Presiden Joko Widodo, dirinya akan sangat mendukung karena swasta justru ingin ia prioritaskan.

"Siapa (swasta) yang mau membangun tol di Sumatera? Ada yang bilang membangunnya menunggu ekonomi di sana bagus. Loh ya malah keliru cara mikirnya kalau begitu. Justru harus dibangun dulu supaya ekonominya terdongkrak," ujar Presiden Joko Widodo.

ISTMAN MP, TIM TEMPO

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya