TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto mengatakan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi andalan. Karena itulah, Setya Novanto berpesan kepada para kepala daerah yang diusung Golkar agar bekerja secara akuntabel, transparan, dan menghindari korupsi.

Setya meminta agar anggaran daerah dikelola secara hati-hati. Apalagi pada era otonomi, pemerintah daerah perlu melibatkan rakyat dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah diharapkan mampu akuntabel, transparan, dan menghindari korupsi," kata Setya Novanto saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, di Rich Yogyakarta Hotel, Kamis, 2 November 2017.

Baca juga: Selain Dyann, Polisi Buru Penyebar Meme Setya Novanto Lainnya

Setya Novanto mengatakan Golkar berharap munculnya kepala-kepala daerah yang mampu menerapkan prinsip akuntabel dan menghindari korupsi. Ia menjelaskan, 2018 merupakan tahun politik. Di tahun itu akan ada 171 pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati.

Dari jumlah itu, Golkar menargetkan 60 persen kemenangan, karena pada 29 daerah, Golkar mampu mengusung calon pemimpin daerah secara mandiri. Setya Novanto berpesan kepada para kader Golkar supaya mampu menjalankan misi partai, yakni menjadi penjaga ideologi bangsa, Pancasila, dan berjalan sesuai semangat berkebudayaan.

Baca juga: Reses DPR, Setya Novanto Tak Hadiri Panggilan KPK

Setya Novanto menegaskan bahwa bagi Golkar, Pancasila merupakan ideologi final. Pihak yang akan menggantikannya, akan berhadapan dengan Golkar. "Entah komunis, kapitalis, atau agama tertentu,” kata dia. Setya Novanto sekali lagi menegaskan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan agama lainnya.

Pancasila harus gencar disosialisasikan bukan hanya di bangku sekolah tapi juga pada seluruh anggota masyarakat. Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Haryadi Suyuti berjanji akan meningkatkan jumlah kader yang duduk di kursi legislatif. Dari tingkat pertama hingga DPR. "Paling tidak, pada 2019 ada dua yang bisa duduk di DPR," kata Wali Kota Yogyakarta itu.

MUH SYAIFULLAH