TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Ibrahim Ambong menyatakan segera memanggil Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono soal perjanjian RI-GAM. Anggota DPR menilai, isi perjanjian itu dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Kita akan memanggil Menko Polkam secepatnya, karena dalam rapat komisi I kita melihat bahwa banyak hal yang tidak menguntungkan. Seperti adanya legitimasi pihak asing untuk bisa masuk, kata Ambong kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Kamis (16/1). Selain itu, Komisi Pertahanan melihat telah terjadi lagi tembak menembak yang mngakibatkan jatuh korban, dan ada kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan agar terjadi referendum di Aceh. Bahkan ada juga yang mengkritik bahwa dalam perjanjian itu seolah-olah memperlakukan GAM sebagai suatu negara, kata dia. DPR merasa perlu mendapatkan klarifikasi tentang perjanjian itu dari Menkopolkam. Pasalnya, menurut Ambong, Komisinya secara resmi belum pernah mendapatkan hasil perjanjian antara kedua belah pihak itu. Ini lain sekali dengan kasus Sipadan-Ligitan, Menlu telah melakukkan sosialisasi mengenai permasalahan itu, tandas dia. Dia menambahkan, menurut beberapa anggota Komisi I, sesama anggota kabinet sendiri ada yang tidak mengerti isi dari perjanjian itu. Termasuk soal bentuk dan pelaksanaan Pemilu yang akan dilakukan di Aceh. Mendagri saja juga tidak mengerti, ungkapnya. (Andi DewantoTempo News Room)