200 Hari Penyerangan Novel, KPK Diminta Tidak Lepas Tangan

Selasa, 31 Oktober 2017 09:02 WIB

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) dan Lola Easter menunjukkan panggilan video penyidik senior KPK Novel Baswedan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 11 Oktober 2017. Kedatangan mereka untuk mengingatkan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang belum terungkap siapa pelakunya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok masyarakat sipil yang terdiri atas mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pegiat media, dan aktivis hak asasi manusia hari ini akan mendatangi KPK, Jakarta Selatan. Mereka berencana menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan lembaga antirasuah, salah satunya mengenai 200 hari penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“KPK jangan lepas tangan,” kata Haris Azhar, salah satu anggota masyarakat sipil yang akan mendatangi KPK, di Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Baca: 200 Hari Penyerangan Novel Baswedan, Kasusnya Jalan di Tempat ...

Novel disiram air keras oleh dua pengendara sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Al-Ihsan yang tak jauh dari rumahnya, 11 April 2017. Akibatnya, mata kiri Novel terluka parah, sehingga ia mesti menjalani perawatan di Singapore National Eye Centre sejak 12 April 2017 hingga sekarang.

Menurut mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu, dengan adanya penyerangan terhadap Novel, target penyerangan terhadap KPK saat ini bukan lagi pimpinan, tapi KPK sebagai sebuah institusi.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan, KPK: Tim Independen ...

Advertising
Advertising

Pertemuan dengan pimpinan KPK akan berlangsung pada pukul 11.00. Sejumlah tokoh yang direncanakan hadir adalah dua mantan pemimpin KPK, Busyro Muqoddas dan Abraham Samad; akademikus dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi; pegiat media, Najwa Shihab; Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati; dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

13 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

14 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

20 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

23 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya