Kasus E-KTP, KPK Periksa Rudi Alfonso Terkait Markus Nari

Jumat, 27 Oktober 2017 13:46 WIB

KPK Dalami Peran Markus Nari dalam Megakorupsi E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Rudi Alfonso, pengacara yang juga Politikus Partai Golkar. Rudi akan diperiksa terkait dengan kasus menghalangi penyidikan dan penuntutan terkait dengan kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka Markus Nari.

"Yang bersangkutan akan diminta keterangannya untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.

Baca: Korupsi E-KTP, Saksi: Markus Nari Pernah Meminta 2 Salinan BAP

Penetapan Markus sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diumumkan pada 19 Juli 2017. Sebelumnya, pada 2 Juni 2017, KPK menetapkan Markus sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan perkara e-KTP karena diduga menekan saksi lain untuk memberi keterangan tidak benar.

Sementara itu, nama Rudi Alfonso mengemuka dalam sidang kasus korupsi e-KTP yang menjerat dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Rudi diduga mempengaruhi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Miryam S. Haryani, untuk mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Keterlibatan Rudi diungkapkan pengacara Elza Syarief saat menjadi saksi untuk Miryam. Elza mendapat informasi bahwa Rudi mempengaruhi saksi-saksi yang dihadirkan dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Rudi juga diduga mempengaruhi para saksi agar mencabut keterangan.

Markus adalah tersangka kelima dalam kasus e-KTP. KPK menduga politikus Partai Golkar ini berperan meminta uang kepada terdakwa kasus korupsi e-KTP untuk memuluskan pembahasan proyek e-KTP di DPR.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya