TEMPO.CO, Jakarta --Try Sutrisno mantan Wakil Presiden, menyanggah isi dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat soal keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam peristiwa 1965. Try membantah TNI disebut terlibat dalam pembantaian anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"(TNI) bukan terlibat berontaknya, tapi yang memberantas PKI. Tanpa TNI PKI akan menang kamu semua ini hilang," kata Try Sutrisno usai acara kuliah umum "Setelah Perpu Ormas: Menjaga Konstitusi dan Demokrasi" di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta pada Kamis, 26 Oktober 2017.

BACA: Dokumen Rahasia AS Sebut Pihak-pihak yang Terlibat di Kasus 1965

Kedutaan Besar AS membuka 39 dokumen rahasia periode 1964-1968 atas permintaan lembaga nirlaba National Security Archive di The George Washington University, Amerika Serikat pada Selasa, 17 Oktober lalu. Kebanyakan di antaranya adalah surat kawat (telegram), laporan mingguan Kedutaan kepada Kementerian Luar Negeri AS, serta sebuah laporan situasi terbaru dari Direktur Intelijen Angkatan Udara RI.

Dalam dokumen tersebut, antara lain, disebutkan bahwa tentara Angkatan Darat terlibat dalam rencana penggulingan Presiden Sukarno setelah Gerakan 30 September 1965.

Baca: Isu G30S PKI Bangkit Kembali di Media Sosial

Dengan dibukanya dokumen itu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat pada periode 1965-1966 yang selama ini terhalang karena berkas terus dikembalikan oleh Kejaksaan.

BACA: Try Sutrisno: PKI Tidak Bisa Direkonsiliasi

Panglima ABRI di era Soeharto yang juga mertua Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu ini mempersilakan dokumen AS itu untuk diadu dengan dokumen yang dimiliki oleh Indonesia. "Silakan saja. Apanya yang mau diselidiki. Kita juga punya dokumen. Pokoknya kalau ada dokumen dari luar kita akan siap untuk menghadapi," ujar Try Sutrisno.

BUDIARTI UTAMI PUTRI