TEMPO Interaktif, Makassar:Puluhan aktivis Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Selatan, menuntut pemberlakuan upah minimum provinsi (UMP). Dalam unjuk rasa di DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (15/1), mereka juga mendesak agar pemerintah menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan. Para pengunjuk rasa membeber sejumlah poster dan spanduk yang antrara lain bertuliskan Naikkan Upah 100%, Sita Harta Koruptor, Berlakukan UMP 2002, Tolak Kenaikan BBM dan Listrik. Para peserta yang umumnya perempuan itu mengaku sebagai pekerja dari tujuh perusahaan: PT Kalijaya, PT Golden Star, PT Cahaya Anugerah Sentosa, pabrik es Miami, PT Hakiwa, PT Anugrah Prima dan PT Nusa Mas Abadi. Tuti, seorang peserta aksi, mengungkapkan pekerjaan dirinya tidak sebanding dengan upah yang diterima Rp 300 ribu/bulan. Hidupnya kian terhimpit ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. “Upah sebesar itu jelas tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami minta naik,” katanya kepada Tempo News Room. Ketua FNPBI Sulawesi Selatan Agus Israk mengungkapkan, upah buruh di provinsi ini masih di bawah UMP, sebesar Rp 15.000 per hari atau Rp 375.000 sebulan. Dengan begitu, pengunjuk rasa menuntut kanaikan upah Rp 75.000. “Kami menuntut UMP 2002 diberlakukan,” tandas Agus. Selain itu, pengunjuk rasa juga menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan telepon. (Muannas)