DPRD Purwakarta Loloskan Proyek Pembelian Mobil

Reporter

Editor

Kamis, 14 Agustus 2003 15:36 WIB


TEMPO Interaktif, PURWAKARTA: DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meloloskan usulan Bupati Lily Hambali Hasan, yang merencakan renovasi total gedung Sekretariat Daerah (Setda) dan pembelian 30 mobil dinas eksekutif dan legislatif. Dua proyek itu menghabiskan dana Rp.9 miliar. Padahal, semula, sejumlah anggota menolak rencana tersebut.

Ketua Fraksi Keadilan Toha Makhsun, yang menolak keras dua rencana usulan lembaga eksekutif tersebut, akhirnya menyerah karena kalah suara. Menurut Toha, dua rencana itu, merupakan dua masalah yang berbeda. Soal renovasi gedung Sekda, Toha akhirnya menyatakan setuju setelah mendapatkan penjelasan bahwa dananya tidak akan menggangu APBD yang sudah berjalan dan APBD 2004 mendatang. "Kata bupati, dana renovasi itu akan ditutup dari bantuan provinsi dan pusat. Pernyataan itu akan saya pegang teguh," Toha menjelaskan.

Sedangkan soal pengadaan mobil dinas, "Saya tetap menolak," kata Toha menegaskan. "Saya tidak mau mendapatkan kesan kebijakan yang dikeluarkan Dewan, ternodai oleh kesan barter kepentingan eksekutif. Saya, minta rencana itu ditunda saja, ujar Toha.Senada dengan Toha, Ketua Fraksi Bulan Bintang, Syah Alam Ridwan, mengatakan, rencana itu waktunya dinilai kurang tepat, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang terkena krisis multidimensi. Tetapi, sepanjang pendanaan dua rencana besar pemda itu tidak mengganggu pos APBD lain ia bisa menerima.

Sesuai rencana, pengadaan mobilitas itu untuk camat, dalam rangka menyukseskan pemilihan umum 2004. Kalau itu alasannya, kata Dedy Akhadiat dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, fraksi di Dewan pun punya kesibukan sama. "Jadi harus kebagian juga," katanya. Toha mengaku agak sependapat soal itu. Tapi, karena kegiatan pemilu itu hanya berlangsung paling lama satu tahun, imbuh Toha, "Setelah itu mobil fraksi itu ya ditarik lagi ke Pemda."

Bupati Lily Hambali Hasan, saat ditanyai soal kedua rencana itu kepada Tempo News Room, Senin siang (4/8), mengatakan, "Saya jamin, dananya sama sekali tidak akan menggangu APBD 2003 mau pun APBD 2004 mendatang," janjinya. Menurut Lily, pihaknya terpaksa mengajukan dua usulan di saat perubahan APBD 2003 telah disahkan pada Juli 2003, karena dua alasan.

Untuk renovasi gedung, ada investor yang siap membangunkannya dengan sistem bayar tunda. Begitu pun soal pengadaan kendaraan, pihak Astra Motor, dealer Isuzu Panther, menawarkan harga khusus sebelum 2004, dengan sistem bayar tunda. Pengadaan kendaraan itu, menurut Lily, untuk mengantisipasi kegiatan super sibuk pada pelaksanaan pemilu 2004, khususnya untuk camat.

Advertising
Advertising

Jadi, kata Lily melanjutkan, "Ini kan menguntungkan kita." Soal siapa investor yang sanggup merenovasi gedung setda dengan cara menghutang itu, Lily tak mau menjawabnya. "Nanti, anda juga tahu sendiri," jawabnya enteng. Begitu pun soal dana sekitar Rp.9 miliar yang akan dikeluarkan pemda, Lily tetap tidak mau menyebutkan sumber resminya dari mana. "Pokoknya, tahun 2004 akan kita lunasi semua.Soal dana, saya kan sering main ke provinsi dan ke pusat," imbuhnya.

nanang sutisna

Berita terkait

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

6 menit lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

10 menit lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Pihak Kampus Akui Pengemudi HR-V yang Tabrak Bis Kuning Mahasiswa Universitas indonesia

15 menit lalu

Pihak Kampus Akui Pengemudi HR-V yang Tabrak Bis Kuning Mahasiswa Universitas indonesia

Kepala Biro Humas Universitas Indonesia membenarkan pengemudi Honda HR-V yang menabrak bis kuning atau Bikun merupakan mahasiswa UI.

Baca Selengkapnya

Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

25 menit lalu

Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

BMKG mencatat 106 kali gempa di Jawa Barat pada April 2024. Dari 6 guncangan yang terasa, gempa Garut M6,2 jadi yang paling besar.

Baca Selengkapnya

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

29 menit lalu

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

Keluarga korban sempat mendapat perlakuan tidak enak dari pelaku yang seorang polisi berpangkat Bripda. Polres Bogor disebut telah olah TKP.

Baca Selengkapnya

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

31 menit lalu

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

P2G menerima sejumlah laporan dari guru honorer yang dipecat sekolah setelah kedatangan guru PPPK.

Baca Selengkapnya

CASN Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi di 8 Sekolah

37 menit lalu

CASN Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi di 8 Sekolah

Pendaftaran CASN sekolah kedinasan dimulai pada Mei 2024. Sedangkan untuk formasi umum CASN dimulai Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

39 menit lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

1 jam lalu

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

Pemilu dan beberapa periode libur panjang seperti lebaran berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya