TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan potensi konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Ia mengatakan pemetaan dilakukan terhadap wilayah yang menggelar pilkada. Selain itu, pemetaan dilakukan tokoh-tokoh masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Selain terhadap wilayah, ada pemetaan terhadap tokoh-tokoh tertentu,” kata Boy di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 10 Oktober 2017. Kepolisian berfokus pada persiapan pencegahan konflik.

Baca:
Kapolri Tito Karnavian Sebut 3 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018...
Pilkada 2018, Kapolri: Jawa Barat dan Papua Paling Rawan Konflik

Pilkada di Papua akan digelar secara serentak pada 27 Juni 2018 di tujuh kabupaten/kota. Selain digelar pemilihan gubernur, terdapat enam kabupaten yang akan menggelar pilkada, yakni Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Membramo Tengah.

Boy mengatakan kepolisian bakal mengutamakan komunikasi dan dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh partai politik untuk mengantisipasi potensi konflik. Cara itu diyakini dapat meminimalkan mobilisasi massa dalam setiap tahapan pilkada. “Agar tidak ada yang mengeksploitasi pengerahan massa yang bersifat anarkis.”

Baca juga: Mendagri dan Menkopolhukam Bentuk Tim Kecil Teliti Pilkada Papua ...

Pelaksanaan pilkada di Papua menjadi perhatian kepolisian. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan Papua dan Jawa Barat menjadi daerah rawan konflik selama pilkada. Alasannya, selain menjadi lumbung suara yang besar, pilkada Papua sarat masalah suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pemetaan potensi konflik juga didapat melalui laporan intelijen. “Ada empat sampai lima titik rawan.” Di antaranya Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak.

Meski mengutamakan dialog, kata Boy, kepolisian akan menindak tegas pelaku yang dinilai memantik konflik selama pilkada. Dia akan menemui pimpinan partai politik untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada. Berdasarkan pengalaman pilkada pada 2017, kata Boy, banyak orang yang digerakkan tim sukses dan berujung pada tindakan anarkis. “Ini yang akan kami bicarakan agar masyarakat tidak melakukannya lagi.”