Pilkada 2018, Kapolri: Jawa Barat dan Papua Paling Rawan Konflik

Senin, 9 Oktober 2017 16:56 WIB

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan seusai membuka apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, 9 Oktober 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Semarang - Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebut Provinsi Jawa Barat dan Papua sebagai daerah yang dinilai rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Dua daerah itu pun perlu diwaspadai oleh aparat keamanan.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur," kata Tito di sela-sela Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017

Baca: Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan Pilkada 2018

Selain dua daerah tersebut, Tito menyebut Kalimantan Barat sebagai daerah rawan konflik lainnya. "Karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," ujarnya.

Karena itu, menurut Tito, Polri berupaya meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018. "Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan pilkada," katanya.

Advertising
Advertising

Baca: Jelang Pilkada 2018, Polri Gelar Apel Kasatwil di Semarang

Terkait persiapan pengamanan Pilkada 2018, Polri menggelar Apel Kasatwil 2017 bertema "Polri yang Profesional, Modern, dan Tepercaya dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2018". Acara ini juga membahas evaluasi kinerja internal publik.

Apel Kasatwil merupakan agenda tahunan Polri yang sebelumnya didahului Rapat Pimpinan Polri-TNI. Apel tahun ini dilaksanakan di Akademi Kepolisian, Semarang pada 9 - 11 Oktober 2017 dan diikuti oleh 546 kasatwil yang terdiri dari 33 kapolda, 33 kepala biro operasional, dan 461 kapolres.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya