Gamawan Fauzi Ungkap Pertemuan Adiknya dengan Terdakwa E-KTP

Senin, 9 Oktober 2017 15:21 WIB

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzis menjawab pertanyan wartawan usai menjalani pemeriksaan selama enam jam oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 12 Oktober 2016. Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) periode 2011-2012. TEMPO/Eko Ssiwono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklarifikasi adanya pertemuan antara adiknya Asmin Aulia dengan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman. Gamawan membantah bahwa pertemuan keduanya berkaitan dengan pembahasan proyek e-KTP.

"Itu mungkin saja bertemu, karena mereka satu almamater di Universitas Andalas, tidak berdua saja, sama yang lain juga," kata Gamawan Fauzi saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober 2017.

Baca: Lagi, Gamawan Fauzi Siap Dikutuk Bila Terima Aliran Dana E-KTP

Gamawan Fauzi hari ini hadir dalam sidang lanjutan untuk terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong. Ia hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain Gamawan, sebanyak empat orang saksi lainnya hadir dalam persidangan, yaitu Presiden Direktur of PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) Yusuf Darwin Salim, Staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri Kristitan Ibrahim Moekmin, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan dan Pegawai LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Setya Budi Arijanta. Sementara dua saksi lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mangkir dalam persidangan ini.

Advertising
Advertising

Baca: Datang Sendirian dari Padang, Gamawan Hadiri Sidang Andi Narogong

Dalam persidangan pada pekan lalu, Kurniawan selaku ajudan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mengaku pernah beberapa kali mengantarkan Irman ke rumah Azmin Aulia. Kurniawan juga mengetahui bahwa Azmin, merupakan adik dari Gamawan Fauzi.

Gamawan menyebut adiknya bisa saja bertemu dengan sejumlah orang di rumahnya. "Wakil Menteri pun juga ada yang datang ke sana (Rumah Azmin)," kata dia.

Bekas Gubernur Sumatera Barat tersebut juga mengklarifikasi fakta persidangan sebelumnya yang menghadirkan adiknya, Azmin Aulia dan Afdal Noverman. Dalam persidangan pada Kamis, 18 Mei 2017 tersebut, Azmin menyebutkan, ada dua aset yang ia beli dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos, anggota Konsorsium PNRI yang menang tender proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

Jaksa menduga pembelian aset-aset itu ada hubungannya dengan pengadaan proyek e-KTP. KPK pun melakukan pemeriksaan kepada Azmin terkait hal pembelian ini. "Setelah dia (Azmin) diperiksa KPK, saya panggil, ternyata benar dia beli aset berupa tanah dari Paulus Tannos seharga 30 juta per meter," kata Gamawan. Namun pembelian tanah tersebut bukan atas nama Azmin pribadi melainkan atas nama perusahaan adiknya.

Kepada Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar Butar Gamawan menyebut bahwa adiknya tidak terlibat dalam kasus perkara korupsi e-KTP yang saat tengah diusut KPK. "Saya sebelumnya tidak tahu kalau dia (Azmin) kenal Paulus Tannos, saya kan di Padang, dia di Jakarta," kata Gamawan.

Berita terkait

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.

Baca Selengkapnya

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.

Baca Selengkapnya

900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

19 Maret 2018

900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Abas Bashari mengatakan jumlah warga yang belum merekam E-KTP sebanyak 900 ribu.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya