TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitsi mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran melalui sidang pada Selasa (19/6) ini. Dalam sidang uji materi siang ini, Mahkamah menyatakan pasal 75 ayat 1, pasal 76 dan pasal 79 huruf a dan huruf c tidak memiliki kekuatan hukum. "Pasal itu tidak memberikan rasa aman dan bertenganan dengan UUD 1945," kata salah satu anggota majelis hakim Laica Marzuki. Pasal-pasal di atas dinilai tidak memberikan rasa aman karena memuat ancaman hukuman mulai dari 1 hingga 3 tahun kepada para dokter yang secara sengaja tidak memasang papan nama praktek. Sedangkan gugatan pasal 37 ayat 2 yang membatasai jumlah praktek maksimal 3 tempat, tidak dikabulkan. "Pasal ini memberikan jaminan kualitas layanan kepada para pasien," kata dia. Sidang yang sama memutuskan bahwa gugatan dari pasien dinyatakan tidak sah. Alasanya, kata Mahmakan, karena pasien itu tidak dirugikan secara konstitusional. Uji materi UU Praktik Kedokteran itu diajukan oleh enam dokter dan seorang pasien hipertensi. Para pemohon itu adalah Anny Isfandyarie Sarwono (spesialis anestesi), Pranawa (spesialis penyakit dalam), Padmo Santjojo (spesialis bedah syaraf), Bambang Tutuko (spesialis anestesi), Chamim (spesialis gienekolog), Rama Tjandra (spesialis gienekolog), dan Purnawirawan TNI Kolonel Chanada Achsani (pasien hipertensi). Muhammad Nur Rochmi