Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendeklarasikan Gerakan Golkar Bersih di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 25 Juli 2017. Tempo/Arkhelaus
Jakarta-Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera mengganti Ketua Umum Setya Novanto. Doli melihat kemenangan praperadilan Setya Novanto justru menambah kemarahan publik terhadap partai berlambang pohon beringin itu.
"Dengan terpublikasikannya banyak kejanggalan yang kasat mata selama sidang praperadilan, rakyat menyimpulkan SN (Setya Novanto) telah melakukan upaya mengangkangi hukum sehingga bisa menang. Alih-alih simpati, publik semakin kesal, geram dan antipati, dan Golkar terbawa-bawa," kata Doli melalui pesan singkat, Sabtu, 30 September 2017.
Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, menyatakan penetapan tersangka Novanto tidak sah pada sidang putusan 29 September 2017.
Kelompok pegiat antikorupsi menilai kemenangan tersebut janggal. Indonesia Corruption Watch merilis enam kejanggalan yang dilakukan hakim Cepi. Di antaranya, hakim menolak untuk memutar rekaman bukti keterlibatan Novanto, menolak permohonan eksepsi KPK, menunda mendengarkan keterangan ahli dari KPK, dan menerima bukti yang diajukan kuasa hukum Novanto berupa laporan kinerja KPK yang diduga diperoleh secara tidak wajar dari Panitia Khusus Hak Angket KPK.
KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini diduga terlibat dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Dia diduga berperan memuluskan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Di internal Golkar, sinyal mengganti Novanto dari jabatan ketua umum menguat sepekan belakangan. Golkar telah membentuk tim kajian elektabilitas yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai. Tim merekomendasikan Novanto mundur dan menunjuk pelaksana tugas demi menyelamatkan elektabilitas Golkar yang merosot.
"Sudah saatnya DPP menggunakan hak konstitusionalnya dengan segera menggelar rapat pleno yang agendanya memberhentikan Setya Novanto dan menetapkan pelaksana tugas," kata Doli.
