TEMPO Interaktif, Jakarta:Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir yang hingga kini masih ditahan di Mabes Polri menyampaikan surat kepada Presiden dan Wakil Presiden. Surat yang berisikan nasihat mengenai kondisi bangsa ditulis langsung oleh Ba'asyir dalam tahanannya dan disampaikan oleh kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim, Mahendradatta, dan Achman Mihdan ke Istana Negara. "Tadi diterima oleh Tata Usaha pimpinan sekertaris Presiden, Samadi, untuk bisa diajukan melalui ajudan. Syukur-syukur bisa dimasukkan ke rapat kabinet," kata Mahendaradatta usai mengantarkan surat ke kantor sekertaris Presiden di lingkungan Istana, Kamis (16/1). Mahendradatta menjelaskan, surat lima lembar itu ditulis 14 Januari lalu. Namun, surat yang ingin disampaikan sepenuhnya adalah berupa nasihat dan sama sekali tidak membicarakan kasus tentang dirinya. Bahan yang menjadi isi tulisannya adalah informasi dari para santrinya serta teman-teman yang membesuk yang menceritakan kondisi perekonomian akhir-akhir ini. Kepada presiden, Ba'asyir menyampaikan permintaan agar pola hidup sederhana seperti yang juga sering dinyatakan oleh Presiden agar segera dimulai. Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Ngruki, Solo, itu, cara yang paling mungkin adalah Presiden dan seluruh pejabat tinggi negara termasuk anggota legislatif untuk segera menyerahkan separuh kekayaannya. Dana yang terkumpul itu nantinya dipakai untuk membayar utang pemerintah. "Apabila itu dilakukan, maka rakyat, terutama yang kaya, akan melakukan hal yang sama," kata dia. Sedangkan kepada Wapres, Ba'asyir mengingatkan Hamzah sebagai salah satu ketua partai berbasiskan Islam untuk menjaga negara dari intervensi asing. Salah satu caranya adalah dengan tidak begitu saja menjual aset negara ke pemerintah asing. "Kan dari dulu beliau (Ba'asyir) selalu merasa dizalimi oleh pemerintah AS dan Singapura. Mengapa pemerintah justru menjual sebagian aset terpenting?" kata Mahendradatta mengutip Ba'asyir. Mengenai surat itu sendiri juga akan segera diajukan ke Wapres. Hanya saja, ungkap Mahendradatta, pihaknya akan mencoba untuk bertemu langsung secara resmi. Sedangkan respons yang diharapkan Ba'asyir menyampaikan agar ada upaya pemulihan bangsa mulai dari ideologi, politik, sosial dan ekonomi. Namun, Ba'asyir tidak mengharapkan adanya surat balasan atau tanggapan khusus sebab itu selain hanya nasihat. "Intinya, beliau punya keyakinan hukum kita disetir pihak luar dan sekarang juga ekonomi. Itulah yang menyedihkan beliau," kata Mahendradatta yang juga menjelaskan, masalah hukum Ba'asyir saat ini tinggal menunggu proses pengadilan yang terkesan diulur-ulur oleh kepolisian. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)