Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ternyata, Hubungan Presiden Jokowi dan Megawati Belum Normal

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) makan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati (kiri), dan sejumlah politikus di sebuah rumah makan di Solo, 14 Februari 2015. Makan siang itu dilakukan setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah dinas Wali kota Surakarta. TEMPO/Ahmad Rafiq
Presiden Joko Widodo (kanan) makan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati (kiri), dan sejumlah politikus di sebuah rumah makan di Solo, 14 Februari 2015. Makan siang itu dilakukan setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah dinas Wali kota Surakarta. TEMPO/Ahmad Rafiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri   belum seperti sedia kala. "Masih ada hal-hal psikologis setelah kejadian itu," katannya kepada Hasto pada Tempo di Jakarta, Ahad, 22 Februari 2015.

Tapi,  Hasto  menegaskan bahwa ke depan pasti hubungan di antara keduanya akan kembali normal. "Keduanya adalah pemimpin, tidak mungkin mengutamakan kepentingan sendiri. Yang penting jangan sampai ada krisis kepemimpinan," katanya.

Hasto mengatakan, sejauh ini partainya belum akan mengajukan hak interpelasi. Tapi, “Sudah selayaknya pemerintah menjelaskan aspek legal konstitusional mengapa Presiden mengajukan calon kapolri baru. Sarananya belum tentu interpelasi. Bisa saja penjelasan langsung," katanya.

Hubungan antara Megawati  dan  Presiden Jokowi merenggang lagi setelah  Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.  Jokowi kemudian mengusulkan calon Kapolri baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Kapolri.

Relasi Megawati-Jokowi sempat sedikit cair  ketika keduanya bertemu di di Loji Gandrung, Solo pada pertengahan Februari lalu.  Saat itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella,  Megawati  tetap meminta agar  keputusan  soal  Budi Gunawan sesuai konsituasi.  "Kami sepakat untuk menunggu putusan praperadilan," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Februari 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati, kata Rio ketika itu, menegaskan kepada Jokowi agar konsisten dan tunduk kepada konstitusi yang berlaku. Dalam konteks kasus Budi Gunawan, ujarnya, Jokowi harus melantik Budi terlebih dulu. Bila batal melantik, Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Sebelumnya, juga pernah diungkap oleh Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif pada awal Februari lalu.  Syafii  yang  pernah ditelepon Jokowi mengira telah ada komunikasi yang membaik antara Jokowi dan Megawati. "Saya kira cair setelah adik dan kakak itu ketemu, Mega kalau panggil Presiden kan adik Jokowi," katanya pada 4 Februari 2015.

Makanya,  saat itu Syafii mengaku sempat bertanya ke Jokowi, "Pak Presiden, gimana sudah mencair?" Syafii melanjutkan, ternyata Jokowi menjawab, "Cair apanya, ini malah kacau. Tapi saya tidak akan melantik BG (Budi Gunawan).”

ANANDA TERESIA | TIM TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

9 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

10 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

11 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

11 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

13 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

13 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK