TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti hasil inspeksi di pos layanan TKI di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Menurut Anis, lembaga pemerhati buruh migran ini datang untuk mengadvokasi para korban pemerasan dengan membawa mereka ke KPK. "Kami juga akan melaporkan respons pemerintah selama ini, serta letak kebijakan pemerintah yang memberikan celah sehingga pemerasan itu ada," kata Anis saat dihubungi, Senin, 4 Agustus 2014. (Baca: Foto Pemeras TKI Belum Dipasang di Bandara).
Sebelumnya, KPK, Kepolisian RI, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menggelar inspeksi mendadak untuk memantau pelayanan pemulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 26 Juli lalu. Hasilnya, dua polisi dan seorang anggota TNI Angkatan Darat serta sejumlah calo dan preman dicokok. Seusai operasi, KPK menyatakan akan mencari keterlibatan pihak lain, termasuk menelisik kemungkinan adanya keterlibatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (Baca: Kepala BNP2TKI Janji Pecat Staf Pemeras TKI).
Anis mengatakan pertemuan segera dilakukan pada bulan ini. Namun, ia mengatakan, KPK dan Migrant Care belum menyepakati waktu yang pasti. "Yang jelas, pertemuan pada Agustus ini," ujar Anis. Dia berharap pertemuan itu akan mendorong KPK dan Kepolisian RI agar segera menangani praktek pemerasan tersebut. Terutama menindak mafia pemerasan.
Adapun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan rencana pertemuan tersebut. Menurut dia, KPK juga akan mempresentasikan kajian tentang pemerasan tersebut kepada Migrant Care. "Tujuannya, untuk menindak siapa pun yang terlibat," kata Bambang. (Baca: Bekas Kepala BNP2TKI Bantah Terlibat Pemerasan).
MUHAMAD RIZKI
Baca juga:
Tentara Terduga Pemeras TKI Terancam 1 Tahun Penjara
KPK-Angkasa Pura Godok Cara Berantas Pemerasan TKI
Pukat UGM Minta Sidak Pemeras TKI Dievaluasi
