TEMPO.CO, Pamekasan- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menolak menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penolakan itu disampaikan langsung ke Bupati Sampang KH Fannan Hasib. "Bukan menolak, hanya penyalurannya minta ditunda," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Malik Amrullah, kepada Tempo, Selasa 9 Juli 2013.
Alasan permintaan penundaan BLSM, kata Malik, karena para kades menilai data penerima BLSM di Sampang yang menggunakan data BPLS pada 2011 tidak valid. "Menurut kepala desa, banyak warga miskin di desanya tidak terdata menerima BLSM."
Jika data timpang ini digunakan, para kepala desa khawatir menjadi sasaran protes masyarakat miskin yang bisa mengancam keselamatan perangkat desa. "Intinya ada kerawanan sosial," kata Malik.
Bupati Sampang, kata Malik, memahami kekhawatiran para kepala desa. Sebab berdasarkan data BPLS 2011 jumlah warga miskin di Sampang hanya 108 ribu jiwa. Padahal berdasarkan data BPS Sampang jumlah warga miskin di Sampang mencapai 153 ribu jiwa. "Pemerintah Sampang hanya bisa menjanjikan sosialisasi maksimal hingga ke bawah, agar warga miskin yang tidak menerima BLSM bisa mengerti."
Malik memastikan penolakan ini tidak akan mengganggu penyaluran BLSM di Sampang. "Insyaallah, sebelum lebaran BLSM sudah disalurkan."
Menurut sejumlah informasi yang dihimpun Tempo, para kepala desa yang menolak menyalurkan BLSM berasal dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Kota Sampang, Kecamatan Ketapan, Kecamatan Torjung dan Kecamatan Banyuates. MUSTHOFA BISRI
