TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Muhammad Nazaruddin, Rufinus Hutauruk menyatakan penetapan status Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng sebagai tersangka tidak mengagetkan. "Saya rasa penetapan (tersangka) ini sudah pantas," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Desember 2012.
Menurut Rufinus, penetapan ini adalah tindak lanjut yang tepat dilakukan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi. "Ini artinya ada penelusuran mereka ada hasilnya," ujarnya.
Sebelumnya Rufinus sudah mengira Andi bisa menjadi sasaran tembak KPK dalam kasus dugaan korupsi kompleks olahraga Hambalang, yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan merugikan negara sebanyak Rp 243,6 miliar. "Sebab sudah ada dua bukti atau lebih yang menunjukkan keterlibatannya," ujarnya.
Pertama, menurut dia, adalah kesaksian yang menyatakan Andi kecipratan uang proyek Hambalang melalui adiknya, Choel Malaranggeng. "Nazaruddin sudah bilang itu. Andi terima duit Hambalang dari adiknya. KPK masuk dari situ," ujar ia.
'Nyanyian' Nazaruddin ini juga dilengkapi kesaksian lain yang terlibat di proyek itu seperti Mindo Rosalina dan Wafid Muharram. Mereka juga menyatakan Andi menerima duit tak halal dari proyek di kementeriannya itu.
"Sudah lebih dari dua bukti kan itu, maka wajar saja," ujarnya. Belum lagi, KPK juga menurut dia, membandingkan kesaksian itu dengan data yang didapat komisi anti-rasuah itu dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). (Baca juga: Menteri Andi Jadi Tersangka, SBY Diminta Bersikap)
Andi Malaranggeng dianggap bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga itu. Selama enam bulan ke depan, Andi Malarangeng yang masih aktif sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga itu dilarang bepergian ke luar negeri.
M. ANDI PERDANA
Berita terpopuler lainnya:
Bupati Aceng Diduga Memeras Rp 250 Juta
Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif
Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan
Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya
|Ini Kelemahan Ide Jokowi Soal Pembatasan Mobil
