Iklan
TEMPO Interaktif, Medan: Komisi II Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai Unit Manajemen Leuser (UML) -pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), telah "menjual" hutan di kawasan itu untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Komisi II pun bermaksud menyurati Menteri Kehutanan untuk meninjau kembali Keputusan Presiden (Keppres) dan mengembalikan KEL kepada Kementrian Kehutanan. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat UML dengan Komisi II, Rabu (08/10). Viktor Simamora, Ketua Komisi II mengatakan UML harus bersedia keluar dari Sumut. "Komisi II sepakat, kawasan Leuser dijadikan komoditi Mr.X yang mendanai proyek Leuser itu," katanya. Bahkan, badan resmi pemerintah yang seharusnya mengelola KEL telah dilangkahi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang "bergelimang kemewahan", seperti UML. Selain itu, DPRD pun menyoroti masalah pendanaan UML dari Uni Eropa yang dinilai tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan. "Dana begitu banyak. Tapi apa yang telah dikerjakan UML, kita pun tidak tau," kata Viktor lagi. Merasa dipojokkan, UML melihat adanya unsur-unsur politis dibalik isu itu. Denny Purba, Manajer Komunikasi dan Publikasi UML menilai ada usaha mengkambinghitamkan UML atas berbagai tindakan illegal logging atau keterlibatan oknum pada kasus pencurian kayu dan penebangan hutan. Sementara, menurut Denny, tiap tahunnya UML menerima dana dari Bappenas yang merupakan Ketua Steering Committe Leuser, bukan langsung dari pihak asing. "Pendanaan UML berasal dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dengan kesepakatan Government to Government . Kami membuat perencanaan kegiatan selama setahun yang disahkan Bappenas. Dana yang kami terima pun disesuaikan dengan Dinas Kehutanan," kata Denny. Tidak mungkin UML mengerjakan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan Dinas Kehutanan. Apalagi, keuangan UML selalu diaudit lembaga audit bertaraf internasional setiap tiga bulan. "Pada dasarnya, kita sebagai lembaga independen tidak ada masalah kalau dibubarkan," kata Denny. Tapi permasalahannya, katanya, terletak pada konsep pengelolaan KEL oleh UML yang bertujuan untuk melestarikan kawasan itu. "UML tidak punya wewenang menindak para perambah hutan. Tanggung jawab terjadinya kerusakan hutan, itu bukan pada UML saja," tegasnya. Sehingga, yang dikemukakan DPRD Sumut bukan merupakan hal yang signifikan untuk membuat keputusan membubarkan UML. Penilaian pun diberikan Hart Lamert Sulistyo, Kepala Badan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari Dinas Kehutanan. Menurutnya, harus ada evaluasi terhadap posisi UML sebagai pengelola KEL. Seharusnya, posisi UML menjadi fasilitator yang memperkuat berbagai stakeholder di kawasan itu, bukan pelaku. "Tapi, UML belum bisa menjalankan fungsi itu. Sehingga pekerjaan terlihat berjalan sendiri-sendiri," kata Sulistyo. Walau demikian, bagi Sulistyo, badan independen tetap diperlukan untuk mengelola KEL. "Saya merasa TNGL belum mampu mengelola kawasan itu. Kita masih mmbutuhkan orang-orang yang mempunyai banyak jaringan dan independen," tegasnya. Dinda Jouhana - Tempo News Room
Iklan
