TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menolak melaksanakan instruksi pengadaan benih unggul melalui penunjukkan langsung. Meski penunjukkan ini mendapat jaminan melalui surat keputusan bersama antara menteri pertanian, kejaksaan agung, kepolisian, dan Badan Pemeriksa Keuangan, mereka tetap menyatakan tidak bersedia.Menurut Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, para bupati takut penunjukan ini akan diusut dan masuk penjara jika sudah tidak menjabat. “Sehingga mereka memutuskan pengadaan benih tetap melalui lelang,” kata Sultan di Yogyakarta pada Selasa (8/5). Mereka tidak risau dengan ancaman pemerintah tidak mencairkan dana jika pengadaan benih melalui lelang.Sebagai Gubernur Yogyakarta, Sultan menyatakan mendukung keputusan para bupati dan wali kota di daerahnya. Untuk mengantisipasi ancaman dana tidak cair, Pemerintah Provinsi Yogyakarta siap mengalokasikan dana pengadaan benih dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Sultan, sampai saat ini pemerintah pusat masih ngotot agar pengadaan benih berkualitas unggul dilakukan melalui penunjukkan langsung. Alasannya pemerintah khawatir jika pengadaan melalui lelang, pengadaan benih akan terlambat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah membuat surat keputusan bersama. Intinya pengadaan bibit harus melalui penunjukan langsung. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul Edy Suharyanto mengatakan, empat kabupaten dan satu kota madya di Yogyakarta telah sepakat tidak menggunakan surat keputusan tersebut sebagai dasar pengadaan benih. Pengadaan bibit tetap mengacu pada Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu lewat lelang terbuka. "Tapi, Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian menilai sistem lelang terbuka tidak sesuai dengan surat keputusan bersama,” kata Edy. Karena itu jika lima daerah itu tetap melakukan lelang terbuka, pemerintah pusat tidak akan mencairkan dana pengadaan benih unggul. Syaiful Amin