Nelayan Banten Tolak Kapal DKI

Reporter

Editor

Minggu, 29 April 2007 15:21 WIB

TEMPO Interaktif, Serang:Sejumlah nelayan Banten menolak keinginan para nelayan DKI Jakata untuk masuk mencari ikan di perairan Banten. "Selama aturan untuk mencari ikan itu tidak jelas kami tetap menolak mereka masuk mencari ikan di periaran Banten," kata Ketua Pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat, Moch Nawawi, Minggu (29/4).Hal ini dikatanan Nawawi menanggapi permohonan yang diajukan Kerpala Dinas dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta kepala Pemerintah Provinsi Banten untuk menempatan 50 kapal nelayan yang akan mencari ikan di perairan Banten.Menurut Nawawi, penolakan ini dilakukan karena selama ini belum ada kesepakatan antara nelayan Banten dengan DKI. "Kalau masuknya mereka diawali kesepakatan yang saling menguntungkan, kami juga tidak akan menolak," katanya.Dia mengatakan, bila para nelayan DKI itu dibiarkan mencari ikan di Banten, nelayan Banten akan makin terpuruk karena kapal yang dimiliki nelayan DKI jau lebih canggih dari kapal-kapal nelayan yang ada di Banten.Nawiwi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk segera mungkin melakukan sosialisai kepada para nelayan dan pedagang ikan di Banten. Dengan adanya sosialiasi ini diharapkan nelayan Banten mendapat kejelasan dan menghindari terjadinya kesalapahaman.Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Banten Irawan Miripto yang dihubungi terpisah megakau tengah menpelajari permohonan penempatan kapal nelayan DKI itu. "Kami harus pelajari dulu untung ruginya kerjasama ini. Tidak langung disetujui," katanya.Irawan mengaku permohonan penempatan kapan nelayan itu merupakan salah satu bentuk kerja sama dua daerah yang wajar dilakukan. "Di daerah-daerah lain kerjasama seperti ini sudah dilakukan. Penolakan itu terlau berlebuhan," katanya. Faidil Akbar

Berita terkait

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

2 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

44 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

31 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.

Baca Selengkapnya

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

28 Oktober 2022

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

5 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.

Baca Selengkapnya