TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Personalia TVRI, Yazirwan Uyun berjanji tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan TVRI dalam rangka efisiensi. Sudah merupakan komitmen direksi yang baru bahwa tidak akan ada PHK bagi karyawan, ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan radio Trijaya FM di Plaza Menteng, Jakarta, Sabtu (19/4) siang. Menurut Yazirwan, pihak direksi juga tidak akan menawarkan pensiun dini atau golden hand shake bagi karyawan. Yang bisa kita lakukan dalam rangka efisiensi adalah kebijakan zero growth yaitu tidak menambah karyawan baru, katanya. Pihak direksi TVRI, menurut Yazirwan, menyadari akan strukturnya yang gemuk, yang terdiri dari sekitar 6000 karyawan. Tetapi harus diakui kebutuhan akan sumber daya manusia memang besar. Kita memiliki 320 stasiun yang tersebar diseluruh Indonesia dan ini semua jelas memerlukan sumber daya manusia, ujarnya. Soal langkah-langkah efisiensi yang akan dilakukan, Yazirwan mengaku belum memiliki kebijakan khusus. Kita ini baru 60 jam menjadi direksi TVRI. Jadi tolong berikan kami waktu untuk bekerja terlebih dahulu untuk menyusun langkah-langkah, ucapnya. Akan adanya kekhawatiran bahwa TVRI akan dimanfaatkan sebagai corong partai politik dalam pemilu 2004 nanti, sehubungan dengan adanya pejabat beberapa partai politik seperti Golkar dan PDI-P yang masuk dalam kepengurusan TVRI sebagai persero, Yuzirwan menyatakan tidak perlu khawatir. Pihak TVRI, kata Yuzirwan, telah berjanji untuk berdiri diatas semua golongan. Kita kan punya pengawas pemilu. Apalagi di UU Pemilu jelas dinyatakan bahwa partai politik harus memperoleh porsi kampanye yang sama di televisi, katanya. Ditanya mengenai masalah yang terjadi di TVRI daerah, Yuzirwan mengaku pihak direksi masoih terus mengkaji untuk menentukan pola hubungan yang baik antara TVRI pusat dan daerah. Kita tidak bisa memukul rata. Untuk masalah ini, kita akan melihatnya kasus per kasus, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Yuzirwan juga mengungkapkan bahwa pihak direksi yang baru juga akan tetap mempertahankan fungsi TVRI sebagai televisi publik yang menydiakan program-program acara yang bersifat pendidikan. Ketika ditanya tidakkah ini menyulitkan posisi TVRI sebagai persero sementara pada saat bersamaan harus memerankan fungsi televisi publik, Yuzirwan mengatakan bahwa masih banyak tersedia kemungkinan TVRI memperoleh penghasilan. Walaupun porsi iklan, menurut RUU Penyiaran dibatasi hanya 15 persen, tetapi juga TVRI berhak memperoleh penghasilan dari usaha-usaha lain yang sah, katanya. Pihak direski mengaku masih menyusun kebijakan dalam hal pendapatan TVRI ini. Yuzirwan mengaku pihak TVRI masih harus bekerja keras untuk mencari dana guna menutupi hutang sekitar Rp 300 milliar. Untuk operasional sehari-hari pun kita tidal bisa mengandalkan dana APBN yang sekitar 168 milliar. Kebutuhan dana operasional kita saja sekitar 52 milliar sebulan, ujarnya. (Amal Ihsan Tempo News Room)