TEMPO Interaktif, Jakarta:Keputusan Bupati Serang memberhentikan 216 kepala sekolah dasar di wilayahnya berbuntut panjang. Sebanyak 71 kepala sekolah yang diberhentikan tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung."Pemberhentian dilakukan secara mendadak pada Juli 2006 tanpa ada penjelasan dari bupati. Sedangkan surat keputusannya baru diterima tiga bulan kemudian," kata Andi Muhammad Asrun, kuasa hukum 71 mantan kepala sekolah mewakili 20 rekannya yang datang ke ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kamis (12/04).Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 828/KEP.378a-BKD/2006 yang dikeluarkan 28 Juli 2006 tentang pemberhentian 216 kepala sekolah dasar di wilayah Serang dinilai menyalahi aturan. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah dan keputusan Bupati Serang Nomor 19 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan penugasan guru sebagai kepala sekolah. "Kami juga kerap menerima intimidasi pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang," katanya. Selain itu, intimidasi terhadap 71 guru yang mengajukan gugatan juga terjadi dalam bentuk pembatalan promosi. Dwi Riyanto Agustiar
Berita terkait
Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat
5 Juli 2019
Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining
25 Maret 2019
Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta
25 Agustus 2018
Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.
Baca SelengkapnyaAlasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN
7 Mei 2017
Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.
Baca SelengkapnyaLiga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport
22 Februari 2017
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.
Baca SelengkapnyaParmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok
20 Februari 2017
Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot
13 Februari 2017
Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining
8 Desember 2016
Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri
10 November 2016
PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
Baca SelengkapnyaGugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang
13 September 2016
Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
