Wakil Presiden Lakukan Kunjungan Mendadak ke IPDN

Reporter

Editor

Sabtu, 7 April 2007 23:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak mengunjungi Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) setelah menjadi dosen tamu dalam kuliah umum di Insitut Teknologi Bandung (ITB). “Tiba-tiba saja, kebetulan ada acara di ITB,” katanya di Kampus IPDN, Jatinangor Sumedang, Sabtu (7/4).Di kampus itu Kalla mengunjungi Barak DKI yang berhadapan dengan Barak Jabar di sisi bagian barat kampus itu. Kalla memasuki barak yang menjadi lokasi pembinaan Cliff Muntu, praja yang menjadi korban kekerasan seniornya hingga menewaskan menyebabkan tewas.Dalam gelaran konfrensi pers usai kunjungan dadakan itu, Kalla mengatakan, lembaga pendidikan yang mencetak generasi muda di bidan pemerintahan ini masih dibutuhkan. “Semua negara yang besar butuh pendidikan khsusus seperti ini, keadaan IPDN ini sesuatu yang sangat penting,” katanya.Terhadap desakan untuk membubarkan insitusi itu, Kalla tidak setuju. “Jangan ada lumbung, dia punya tikus, lumbungnya kita bongkar. Tikusnya saja yang kita cari. Kalau faham ini kita turuti, nanti seluruh Indonesia tidak akan ada lagi organisasi. Yang salah dicari, bukan institusinya yang dibubarin.”Kalla mengatakan, sistem pendidikan IPDN sudah berbeda dibandingkan dulu sebelum reformasi kampus itu paska terungkapnya kematian Wahyu Hidayat pada 2003 lalu. “Sistemnya sudah bagus, hanya pelaksanaan sistem itu sendiri. Aturan sudah jauh lebih baik disbanding dulu,” katanya.Menurutnya, tindak kekerasan yang menewaskan Cliff Muntu menandakan sifat keras di internal IPDN belum habis seratus persen. Kendati, dia yakin, intensitasnya sudah menurun. Yang disajikan di televisi, katanya, merupakan kejadian empat tahun yang lalu. “Pasti secara umum sudah tidak begitu lagi.”Kalla mengatakan, kejadian yang menewaskan Cliff Muntu terjadi karena adanya penyimpangan terhadap peraturan. Kalla meminta pihak kampus IPDN dan mahasiswanya terbuka. “Jangan jadikan kampus ini sebagai daerah kerajaan sendiri, hokum sendiri, harus berlaku hokum umum. Apalagi kalau jadi camat mereka harus terbuka. Jangan biasakan mereka jadi tertutup,” katanya.Di tengah gelaran konfrensi pers itu, Kalla menodong pertanyaan pada praja IPDN yang ada di Gedung Wahana Eka Bhakti – gedung utama kampus itu. Dia menanyakan masih adakah kekerasan yang dilakukan secara terbuka seperti yang terjadi sebelum tahun 2003. Praja berkooor menjawab tidak.Namun pertanyaan selanjutnya para Praja mendadak terdiam. “Sekarang sudah ndak ada lagi (kekerasan yang terbuka, (senior) panggil you dan pukul-pukul? Kalau gelap-gelap ada?” tanya Kalla.Untuk mencegah berulangnya kejadian itu, Kalla meminta agar di dalam kampus itu dipasang kamera pengawas atau CCTV di setiap sudut kampus itu. “Mungkin pasang 100 ndak apa-apa demi mengawasi (praja),” katanya. Selain itu, Kalla juga menyinggung kemungkinan menaruh pos polisi di dalam kampus untuk mengawasi praja.Sebelumnya sekitar pukul tiga sore, pihak IPDN kembali menggelar Apel Luar Biasa Penjatuhan Hukuman Disiplin pada tiga praja yang menyusul menjadi tersangka kasus Cliff Muntu. Mereka adalah Frans A Yoku, Hikmat Faizal, dan Ari Fahmi Harahap. Upacara pemecatan itu dilakukan in absentia, karena tiga praja itu ditahan oleh pihak kepolisian. ahmad fikri

Berita terkait

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

13 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

29 hari lalu

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

35 hari lalu

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.

Baca Selengkapnya

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.

Baca Selengkapnya

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.

Baca Selengkapnya

Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

8 Juli 2017

Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.

Baca Selengkapnya

Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

8 Juli 2017

Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.

Baca Selengkapnya

Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

8 Juli 2017

Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."

Baca Selengkapnya