Dewan Menilai Program, Gubernur Banten Tidak Merakyat

Reporter

Editor

Selasa, 27 Maret 2007 20:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Banten menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diusulkan Gubernur Banten Rt Atut Chosiah tidak merakyat. "Rancangan ini harus diubah karena tidak mampu memjawab tangan kondisi masyarakat Banten saat ini," ujar Yayat Suhartono, anggota DPRD Banten, Selasa (27/3).Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejajahtera ini mengatakan, RPJMD yang diusulkan itu seharus menjadi solusi permasalahan yang ada di Banten selama lima tahun ke depan. Untuk itu, kata dia, rancangan itu harus dirumuskan lebih ringkas dan terfokus. "Jika kita pelajari, RPJMD Banten terlalu teoritis dan sulit untuk diimplementasikan," katanya.Selain itu, RPJMD Banten juga belum mencerminkan motto Iman dan Taqwa, sehingga draf yang diusulkan seperti tidak mempunyai ruh dan terkesan menjauh dari nilai religius.Padahal seharusnya Banten sudah mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan provinsi lain di Indonesia."Masih banyak ketidaksesuaian dan ketidakcocokan data, maupun kesimpulan dan pernyataan, oleh karenanya, Gubernur harus segera memperbikinya agar RPJMD ini tidak terkesan formalitas belaka dan hanya bermain-main dengan angka saja," tegasnya.Hal senada anggota Fraksi Demokrat Sriyatno Haris Dharmoko. Dia mengatakan, Penyusun RPJMD, Pemprov Banten harus konsisten dan mengacu pada moto Provinsi Banten "Iman dan Taqwa". Selama ini motto tersebut hanya dijadikan sebagai slogan yang tidak bermakna. "Kami minta rancangan ini harus di rombak karena perlu penyempurnaan,"katanya,Ia juga meminta RPMJD harus menjadi acua untuk meyamaratakan pembangunan di wilayah ini. "Dalam rancangan itu tidak ada penjasalan mendetail soal penyamarataan pembangunan. Seharusnya ini mutlak harus ada,'" kata Haris.Dia mengatakan, "Wilayah Banten Selatan harus tumbuh dan berkembang, sedangkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta harus mendapat perhatian khusus sebab jika tidak, maka Banten akan tertinggal jauh dan akan menimbulkan kesenjangan dari segala aspek pembangunan," katanya.Ratu Atut Chosiyah mengakau rancangan pembanugnan itu masioh jauh dari kesempurnaan. "Memang perlu penyempurnaan. Ini wajar dilakukan," katanya. Faidil Akbar

Berita terkait

Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

2 menit lalu

Warga Jawa Barat Rasakan 6 Gempa Sepanjang April 2024, Sebenarnya Terjadi 106 Kali

BMKG mencatat 106 kali gempa di Jawa Barat pada April 2024. Dari 6 guncangan yang terasa, gempa Garut M6,2 jadi yang paling besar.

Baca Selengkapnya

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

6 menit lalu

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

Keluarga korban sempat mendapat perlakuan tidak enak dari pelaku yang seorang polisi berpangkat Bripda. Polres Bogor disebut telah olah TKP.

Baca Selengkapnya

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

8 menit lalu

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

P2G menerima sejumlah laporan dari guru honorer yang dipecat sekolah setelah kedatangan guru PPPK.

Baca Selengkapnya

CASN Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi di 8 Sekolah

14 menit lalu

CASN Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi di 8 Sekolah

Pendaftaran CASN sekolah kedinasan dimulai pada Mei 2024. Sedangkan untuk formasi umum CASN dimulai Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

16 menit lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

37 menit lalu

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

Pemilu dan beberapa periode libur panjang seperti lebaran berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

46 menit lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

47 menit lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Vila di Bali Ini Dibangun dari Pesawat Boeing 737 Bekas, Harga Sewa Mulai dari Rp49,5 Juta per Malam

47 menit lalu

Vila di Bali Ini Dibangun dari Pesawat Boeing 737 Bekas, Harga Sewa Mulai dari Rp49,5 Juta per Malam

Vila di Bali ini unik, memiliki kolam renang tanpa batas, koki pribadi, dan pengalaman yang hanya bisa didapat di pesawat, seperti teras di sayapnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

47 menit lalu

Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

Komunitas Pers Politeknik Tempo (Korste) telah menyelesaikan rangkaian pelatihan cek fakta bersama tim Cek Fakta Tempo pada Jumat, 3 Mei 2024 dan resmi menjadi agen cek fakta.

Baca Selengkapnya