TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Panitia Kerja Pemilu, Ali Masykur Musa, mengaku pesimis dengan cara kerja Panitia Kerja (Panja) Pemilu kali ini. Kinerja mereka dinilai tidak efektif karena hanya mengulang apa yang sudah ada pada Pansus Pemilu. Akibatnya, out put-nya bukan rumusanrumusan alternatif tetapi masih berupa rumusan-rumusan yang membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Yang terjadi itu hanya mengulang apa yang ada di Pansus sehingga kinerja Panja belum menemukan perubahan efektif. Kalau begini terus, saya pesimis akan selesai akhir Januari ini, kata dia, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya gedung DPR/MPR, Rabu (15/1). Menurut Ketua DPP PKB ini masih banyak daftar inventarisasi masalah yang belum terselesaikan, termasuk tentang sistem pelaksanaan pemilu: apakah memakai proporsional tertutup atau terbuka. Kemudian, soal penentuan kursi: berdasar atas perimbangan penduduk atau ada unsur perwakilannya. Itu masih banyak yang ditunda, katanya. Siang tadi, pembahasan Panja berkisar pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, yaitu dari pendaftaran hingga kampanye, dan soal Komisi Pemilihan Umum. Menurut Ali, kampanye berkaitan dengan tiga hal krusial, yaitu siapa yang kampanye, dana kampanye, dan bagaimana berkampanye. Dijelaskan, para pejabat publik seharusnya tidak lagi melakukan kampanye demi partainya. Alasannya, hal itu akan mengganggu kinerjanya sebagai pejabat. Selain itu, juga menghindarkan kemungkinan pejabat itu menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Kami menyetujui dalam RUU, yaitu pejabat publik sejak Presiden hingga Lurah tidak diperkenankan terlibat proses kampanye, kata Ali. Berkaitan dengan dana kampanye, pihaknya menyarankan agar ada pembatasan. Dalam urusan ini, KPU harus melakukan pembatasan dana kampanye, meski besarnya pembatasan itu sendiri masih relatif. Yang penting, menurut Ali, ada pengaturan dan transparansi. Hal itu penting untuk menghindari sumbangan dari institusi, perorangan, atau perusahaan yang tidak jelas. Perusahaan boleh menyumbang, tapi harus jelas dan transparansinya harus diaudit oleh akuntan independen, katanya, sembari menyebut persoalan ini sudah terefleksi dalam pembahasan walaupun masih terjadi pro-kontra. Hal lain yang menjadi sorotan anggota Panja berkait dengan pertanyaan, Apakah kampanye boleh dilakukan di luar daerah pemilihan seorang calon atau tidak? Misalnya seseorang mewakili daerah Jakarta, bisakah dia berkampanye di daerah luar Jakarta, bahkan luar pulau Jawa? Itu juga sudah dibahas, tapi belum diputuskan: apakah boleh berkampanye di daerah lain. Atau, bagi calon yang berkampanye secara nasional, konsekuensinya tidak boleh mencalonkan diri, tandas Ali. (Andi Dewanto Tempo News Room)