TEMPO Interaktif, Makassar: Bekas Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyarankan, sebaiknya Presiden Megawati Soekarnoputri mengikuti desakan mahasiswa yang meminta kenaikan tarif bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telpon segera dibatalkan. Pilihan untuk mencabut subsidi, katanya, merupakan kapitalisme klasik. Hal tersebut dikemukakan Gus Dur kepada Tempo News Room dan Bisnis Indonesia di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/1). Gus Dur hanya transit di Makassar, usai melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara. Ia menolak untuk mengomentari banyak tentang kebijakan Megawati. Hanya saja, kata Gus Dur, ada dua fakta yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM, litrik, dan telepon. Pertama, merupakan kapitalisme klasik yang menginginkan pencabutan subsidi. Kedua, pembukaan UUD 1945 menjamin kesejahteraan rakyat sehingga seharusnya subsidi tidak bisa dicabut. "Presiden Megawati memilih alternatif pertama. Kalau saya sendiri, akan memilih alternatif kedua," ujarnya. Menurut Gus Dur, kenaikan harga semestinya baru bisa dilakukan ketika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat. Tetapi, kenaikan itu justeru dalam kondisi masyarakat yang sulit. Meski menyarankan pemerintah agar membatalkan kenaikan harga, dia mengaku sanksi Presiden Megawati bisa melakukannya. "Apa presiden mau (membatalkan kenaikan harga BBM, TDL dan telepon). Saya pun melihat pilihan itu sulit, selama masih bertahan untuk mengikuti IMF (International Monetery Fund)," tandas bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama itu. Sehari sebelumnya, Gus Dur menyatakan bahwa perbaikan perekonomian Indonesia saat ini bukan dengan cara membuat keributan. Perbaikan dapat dilakukan dengan ekonomi kerakyatan melalui pemberian kredit UKM (usaha kecil dan menengah). "UKM ini bukan Usaha Kiemas (Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati) dan Megawati," kata Gus Dur dengan nada canda saat bertemu tokoh agama, masyarakat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan pengusaha, Selasa (14/1) malam, di Manado. (Muannas dan Verrianto Madjowa-Tempo News Room)