TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono menengarai otonomi daerah sebagai penyebab perubahan-perubahan tata ruang yang begitu cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya secara regional maupun nasional."Akibat otonomi daerah ini sering banyak terjadi perubahan begitu cepat," ujar Ketua DPR, Agung Laksono, kepada wartawan di ruang pers, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (3/02) pagi.Menurut Agung, banjir dipicu tiga faktor pada saat bersamaan, yaitu curah hujan lokal yang tinggi, banjir kiriman dari Puncak-Cianjur yang debitnya luar biasa karena daerah resapan air terganggu serta air pasang. "Kalau ketiganya dikombinasi tentu sulit dielakkan."Solusinya, ujar Agung, resapan air di hulu ditingkatkan, debit air perlu diatur, kemudian pintu air ke luar di laut. "Semua perlu koordinasi, yang sebetulnya ada dalam pasal 2 RUU Pemerintahan Ibukota."Beberapa negara di dunia, ujar Agung, juga terletak beberapa ratus meter di bawah permukaan laut namun terhindar dari banjir karena menggunakan landasan hukum yang baik, aturan jelas, konsisten, termasuk mempertahankan daerah jalur hijau yang menjadi daerah resapan air. "Tidak seenaknya saja dikonversi untuk kepentingan mendapatkan pendapatan daerah."Sebab itu, pemerintah dan DPR menyiapkan 3 Rancangan Undang-undang (RUU) yaitu RUU Pemerintahan Ibukota, RUU Bencana Alam, dan RUU Tata Ruang sebagai landasan hukum untuk menangani banjir di masa mendatang.RUU Pemerintahan Ibukota, ujar dia, saat ini sudah berada di meja presiden sehingga tinggal menunggu amanat Presidennya. Sementara RUU Tata Ruang bicara konversi lahan dari lahan hijau ke lahan industrial atau real estate.Ia menilai perlu ada langkah koordinasi 3 pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.DPR meminta agar pemulihan akibat banjir di Ibukota supaya secepatnya diselesaikan misalnya perbaikan jaringan telekomunikasi dan listrik. Banjir Jakarta, ujar dia, telah menimbulkan kerugian Rp 4,1 triliun dan korban jiwa yang hampir mencapai 40 orang. "Presiden dan DPR tidak akan membiarkan kerugian semakin tahun semakinbesar."Badriah