TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) tetap menolak batasan 20 persen perolehan suara untuk bisa mencalonkan presiden dan wapres. Usul itu akan dituangkan dalam Daftar Inventaris Masalah untuk pembahasan di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Kita akan perjuangkan, kata Barlianta Harahap, ketua Fraksi PPP, di ruang kerjanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Kamis (10/4). Sementara asal dana kampanye, Barlianta mengatakan bahwa fraksinya akan mengusulkan agar tidak berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, ataupun lembaga swadaya asing. Mengenai sumbangan dari para kandidat sendiri, Barlianta mengatakan hal itu diperbolehkan. Namun dana itu, harus berasal dari kantong pribadi si kandidat dan bukannya dari sumber lain. Untuk memastikannya auditor dapat melakukan cross check dengan data daftar kekayaan si kandidat yang berada di Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Usulan lainnya, pengajuan calon presiden dilakukan setelah pemilu legislatif tetapi sebelum pemilihan presiden. Sehingga partai politik tidak berkewajiban mengumumkan nama nama kandidatnya sebelum pemilu legislatif. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan presiden dilakukan dalam satu rangkaian, atau tidak terpisah. Selain sesuai aturan konstitusi, lanjut Barlianta, penggabungan pelaksanaan ini bisa menghemat biaya penyelenggaraan, menghindari instabilitas politik, dan memudahkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan karena waktunya yang berdekatan. (Budi Riza--Tempo News Room)