TEMPO Interaktif, Jakarta:Minimnya physical pressence (kehadiran fisik) pemerintah merupakan masalah utama yang dihadapi pulau-pulau yang jauh dan terpencil di Indonesia, bukan mengenai masalah kepemilikannya. Di Indonesia tidak ada masalah persengketaan kepemilikan atas suatu pulau dengan negara lain. Masalahnya adalah di pulau-pulau terpencil itu tidak ada physical pressence kita, kata Hasyim Djalal, pakar hukum kelautan internasional pada Tempo News Room usai mengikuti pertemuan antara Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajudha dengan Dewan Maritim Nasional di kantor Deplu, Jakarta, Rabu (15/1). Setelah Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia pada Desember lalu, masalah kepemilikan pulau-pulau terluar di Indonesia menjadi sorotan utama berbagai pihak di dalam negeri. Namun, Wirajudha membantah ada beberapa pulau yang kepemilikannya bermasalah dengan negara tetangga. Kalau pun ada, kata Wirajudha, hanya soal perbatasan. Dia menyebut ada lima yang mengalami amsalah seperti itu. Seperti Pulau Nipah (berseberangan dengan Singapura), Pulau Miangas (berada di dekat Filipina), Pulau Mapia (berada di perairan sebelah Utara Papua), Pulau Batek (terletak di sekitar Pulau Timor) dan Pulau Pasir (berdekatan dengan Australia). Menurut Hasyim, masalah pulau-pulau yang letaknya jauh dan terpencil di Indonesia ada empat macam. Pertama, kepemilikannya. Karena terpencil kita tidak bisa melihat secara jelas, sehingga sering timbul klaim atas sebuah pulau, kata dia. Kedua, masalah kehadiran atau physical pressence, akibat lokasi pulau terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Ketiga, masalah sosial ekonomi. Menurut dia, pulau-pulau itu tidak terurus dari Jakarta. Contohnya, Pulau Miangas. Pulau ini, kata Hasyim, murni milik Indonesia. Tetapi karena letaknya yang jauh dan terpencil maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat lebih condong ke Filipina. Sehingga banyak orang mengatakan Pulau Miangas milik Filipina, ujarnya. Keempat, pulau-pulau itu tidak terpelihara karena pengawasan yang lemah akibat letaknya yang jauh. Olehkarena itu, Hasyim mengharapkan adanya tindakan pemerintah untuk meningkatkan kehadiran secara yuridis dan fisik di daerah yang jauh dan terpencil. Mengenai kekalahan Indonesia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan, dia menilai kasus kedua pulau itu memang bersifat khusus dan unik. Tetapi, pada dasarnya, keputusan Mahkamah Internasional itu telah sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia yang setuju untuk menerima apapun keputusan Mahkamah Interansional. Menurut dia, yang perlu dilakukan sekarang adalah bukan menyesali atau menyalahkan, tetapi menindaklanjuti yang perlu dilakukan dalam pengamanan wilayah Indonesia. Mengenai hak interpelasi DPR terhadap pemerintah atas kasus Sipadan-Ligitan, Hasyim menjawab, Wajar saja, DPR bisa menanyakan kepada pemeritnah mengenai hal itu. (Diah A. Candraningrum-Tempo News Room)