TEMPO Interaktif, Surabaya:Sekitar 1000 buruh menggelar mengepung kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (28/12). Mereka menuntut pemerintah mencabut dan merevisi SK nomor 188/318/KPTS/013/2006 tentang upah minimum kabupaten (UMK) di Jawa Timur. Para pengunjuk rasa sudah berdatangan sejak pukul 10.30 WIB. Mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Niat mereka untuk bertemu gubernur terhadang blokade polisi yang menutup jalan. Akhirnya mereka hanya bisa melakukan orasi sekitar 100 dari kantor gubernur.Muliyati, buruh di PT Banyubiru, Malang, menuturkan, aksi itu dilakukan karena buruh merasa dirugikan. Upah minimum di yang ditetapkan gubernur tak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Gaji yang mereka peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhn keluarga. Ibu tiga anak ini mengaku sudah bekerja di perusahaan rokok selama 33 tahun. Tapi sampai kini dia masih berstatus karyawan borongan dengan gaji Rp 140.500 per minggu. "Padahal kami bekerja sebelas jam sehari," kata dia. Risnawati, pengunjuk rasa lain, memberi pengakuan senada. Dia bekerja pada perusahaan rokok di Sidoarjo dengan gaji Rp 170.900 per minggu. Ia berharap pemerintah memperhatikan nasib para buruh. "Sekarang harga-harga mahal. Bagaimana mungkin kami makan hanya dengan gaji segitu," katanya. Setelah 4 jam nerunjuk rasa, perwakilan buruh diterima dinas tenaga kerja setempat. Buruh tetap menuntut kenaikan upah dan itu harus dituangkan melalui surat keputusan gubernur. Adi Mawardi