TEMPO Interaktif, Padang:Pemberantasan dan penegakan hukum kasus pembalakan liar (illegal logging) oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat masih rendah. Hal ini terbukti dari jumlah kasus dan pelaku yang diproses.Demikian laporan (report panel) dua tahun pemberantasan dan penegakan hukum praktek dan pelaku illegal logging di Sumatera Barat oleh MAIL Sumbar bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Sumbar.Vino Oktavia M dari MAIL menjelaskan, dari hasil investigasi dan monitoring kasus-kasus pembalakan liar yang terjadi di Sumatera Barat dari 2005 sampai November 2006 terdapat 73 kasus, di antaranya lima kasus yang melibatkan cukong atau pemilik kayu. Dua kasus melibatkan oknum kepolisian, dua kasus melibatkan oknum pejabat Dinas Kehutanan dan satu kasus melibatkan oknum TNI."Dari kasus-kasus tersebut hanya kasus yang melibatkan oknum pejabat Dinas Kehutanan (Kabupaten Kepulauan Mentawai) yang telah divonis Pengadilan Negeri Padang dengan putusan dua tahun penjara, sedangkan kasus lain belum jelas duduk perkaranya," kata Vino.Kegagalan tersebut juga dinilai MAIL dari lamanya proses penyelesaian kasus pembalakan liar di Kepulauan Mentawai dengan tersangka Theddy Antoni (Direktur PT ATN) yang proses hukumnya telah dimulai sekitar Oktober 2005 sampai sekarang masih dalam tahap pemeriksaan saksi.Febrianti