TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski berhasil menciptakan kestabilan politik, namun Presiden Megawati dinilai gagal menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan memberantas korupsi di Indonesia. Kegagalan penegakan hak asasi manusia ini terutama terkait dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer. Selain itu, juga telah terjadi peningkatan kasus penyiksaan terhadap warga sipil di daerah konflik, seperti di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meski selama satu setengah tahun pemerintahan Presiden Megawati berhasil menciptakan stabilitas politik, tapi dia gagal dalam menegakkan HAM, kata lembaga pengawas HAM Internasional Human Rights Watch, dalam laporan tahunannya, seperti dikutip AFP, Selasa (14/1). Menurut lembaga itu, kegagalan Megawati tercermin dalam berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, kekerasan terhadap para pembela HAM, meluasnya korupsi, dan kekerasan dalam konflik di Aceh, Papua, serta Maluku. Dalam kasus pelanggaran HAM Timor Leste, pemerintah dianggap berlaku setengah hati dalam menindak para pelakunya. Sejauh ini, hanya personil militer dan dua orang Timor Leste yang dijatuhi hukuman penjara. Yang paling jelas kelihatan adalah kegagalan penuntut umum dalam mengungkapkan peran militer dan pemerintah Indonesia dalam mengorganisasi dan mempersenjatai milisi serta merancang kekerasan itu, katanya. Dalam hal pemberantasan korupsi, Human Rights Watch melihat lemahnya kemauan aparat penegak hukum dalam menyeret para pelaku ke pengadilan. Mereka juga menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, dan Ketua DPR, Akbar Tanjung. Dalam kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syahril diduga telah merugikan negara sebesar kurang lebih US$ 80 juta. Sementara, Akbar terlibat dalam kasus penyelewengan dana non bujeter Bulog. Meski telah divonis bersalah, keduanya tetap menempati posisinya sampai sekarang. Selain itu, kekerasan terhadap para pembela HAM juga masih terus berlangsung. Menurut lembaga yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini, kekerasan terhadap para aktivis di Aceh dan Papua masih terus berlangsung. Faisal Saifuddin, aktivis HAM dari Aceh, beberapa waktu lalu divonis penjara satu tahun karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Tuduhan seperti ini, dulu biasa dipakai oleh rezim Orde Baru untuk membungkam para aktivis. Indonesia masih tetap menjadi tempat yang berbahaya bagi aktivis penegak HAM, ujar mereka. (AFP/TNR-Sapto Pradityo)